Pedomanrakyat.com, Makassar – Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala menggelar aksi dialog dan dengar pendapat dengan Pimpinan DPRD Sulsel, Selasa (20/8/2024).
Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah RB. Dalam pertemuan tersebut, warga memperjuangkan hak-hak mereka terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak tahun 2017.
Warga mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab, yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para pemilik rumah.
Baca Juga :
Forum Keluarga Besar meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.
Selain itu, warga juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah RB, menyatakan bahwa, DPRD Sulsel akan mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN.
“Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini,” ujar Ni’matullah.
Warga menekankan bahwa sertifikat rumah adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah ini.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang warga untuk mendapatkan hak-hak mereka.
Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala berharap DPRD segera mengambil tindakan konkrit guna memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan solusi yang memadai dan adil.
Dialog ini juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak lama, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik rumah.
Komentar