Pedomanrakyat.com, jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang membuka kepemilikan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di Perairan Kabupaten Tangerang. Dia meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.
“Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan, dan mereka juga beralibi HGB di atas perairan itu bukan masalah ilegal atau tidak ilegal. (Bisa saja) mereka menyatakan sudah ada izin, sudah bayar pajak dan juga memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Artinya, itu ada prosedur-prosedur yang telah ditempuh,” ujar Ujang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah mencabut 50 SHGB dan SHM tanah yang berada di kawasan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron juga menyatakan masih ada pontensi SHGB dan SHM yang akan dibatalkan.
Baca Juga :
Ujang menekankan bahwa perusahaan pemilik SHGB dan SHM di wilayah pagar laut Tangerang merupakan perusahaan besar. Untuk itu, tentu saja ada potensi gugatan yang akan dilakukan oleh mereka atas pencabutan sertifikat tersebut.
“Dan yang ingin saya sampaikan juga terkait pencabutan HGB itu, Pak Menteri sampaikan nomor surat HGB yang dicabut, karena di pihak sana juga menanti, sebut saja Agung Sedayu, kan masih menanti, nomor surat yang dicabut berapa. Karena kita akui Agung Sedayu ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, dia sudah malang melintang dalam dunia bisnis perumahan dan lain-lain,” tandasnya.
Ujang meminta Menteri Nusron tetap berhati-hati dalam mengambil langkah. Bagaimana pun SHGB dan SHM yang telah dikeluarkan sebelumnya juga telah melewati prosedur dan merupakan produk suatu lembaga.
“Sekarang mungkin di bawah Pak Menteri banyak pemain, nah Pak Menteri harus jadi pelatih, harus tahu permasalahan di bawah,” ujarnya.
Ujang mengaku prihatin dengan kondisi terkini terkait kepemilikan lahan di wilayah perairan. Di satu sisi, masyarakat masih banyak yang belum mempunyai lahan dan hunian yang layak, namun di sisi lain ada segelintir orang yang menguasai lahan begitu luas.
“Di satu sisi Presiden Prabowo memprogramkan lima juta rumah, di sisi lain ada segelintir orang yang memiliki tanah yang begitu luas. Di situ nampak ketidakadilan,” pungkasnya.
Komentar