Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, turun langsung menyerap aspirasi warga saat melaksanakan pengawasan APBD Sulsel di Jalan Pelanduk, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Jumat (21/8/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Di antaranya terkait pajak kendaraan, layanan air bersih PDAM, hingga akses bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.
Baca Juga :
Kadir Halid menjelaskan, pengawasan APBD menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui program Pemerintah Provinsi Sulsel sekaligus menyampaikan kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Pengawasan ini dalam rangka untuk menjelaskan apa-apa yang menjadi program pemerintah provinsi. Kemudian apa yang menjadi harapan kita, yang merupakan kewenangan provinsi pasti saya akan memperjuangkan,” kata Kadir.
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan warga bahwa Kota Makassar memiliki 15 wakil yang duduk di DPRD Sulsel dari dua daerah pemilihan.
“Di DPR Provinsi itu ada 85 orang. Dari 85 itu ada 15 orang dari Kota Makassar. Kota Makassar dibagi dua dapil. Makassar A ada sembilan orang anggota DPRD Sulsel, salah satunya saya,” ujarnya.
Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian Kadir adalah keluhan warga mengenai pajak kendaraan. Warga mempertanyakan besaran pajak kendaraan yang dinilai tidak banyak mengalami penurunan meski usia kendaraan semakin tua.
Kadir mengatakan persoalan tersebut akan dibawa ke pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Pajak DPRD Sulsel yang saat ini masih berjalan.
Menurutnya, terdapat pertimbangan yang perlu dikaji terkait besaran pajak kendaraan berdasarkan usia kendaraan.
“Kalau misalnya mobil atau motor baru, bisa saja 100 persen pajaknya. Tapi setelah berumur, harusnya berkurang. Ini yang mereka anggap selama ini tetap terus-terusan seperti itu setiap tahun,” jelas Kadir.
Kadir menegaskan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada anggota DPRD Sulsel yang membidangi persoalan pajak.
“Nanti saya coba sampaikan ke teman-teman di Pansus Pajak. Karena teman-teman Komisi C yang lebih memahami persoalan ini,” ujarnya.
Selain pajak kendaraan, persoalan layanan air bersih juga menjadi keluhan warga Maricaya. Kadir menerima laporan warga mengenai distribusi air PDAM yang dinilai belum optimal.
Selain aliran air yang kecil, warga juga mengeluhkan kondisi air yang terkadang keruh.
“Di daerah Maricaya ini informasinya air PDAM kurang menetes, kemudian juga agak berkeruh. Ini nanti kita akan sampaikan ke direksi PDAM untuk ada perhatian di kelurahan,” terang Kadir.
Ia berharap keluhan tersebut dapat segera mendapat perhatian dari pihak terkait sehingga kebutuhan dasar warga terhadap air bersih dapat terpenuhi dengan baik.
Persoalan lain yang disampaikan warga adalah bantuan pendidikan atau beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kadir menyebut Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki program bantuan beasiswa. Namun, ia akan memastikan kembali sejauh mana program tersebut telah berjalan dan apakah masyarakat yang membutuhkan telah mendapatkan akses.
“Beasiswa ini memang ada program Pak Gubernur untuk bantuan beasiswa. Tapi apakah sudah berjalan atau belum, nanti coba kita pertanyakan kembali ke teman-teman Komisi E,” beber Kadir.
Ia berharap program bantuan pendidikan tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan.
“Dulu sebelumnya ada bantuan beasiswa, apalagi untuk orang-orang tidak mampu. Mudah-mudahan Pak Gubernur kita sekarang melanjutkan itu untuk membantu anak-anak yang kurang mampu,” pungkasnya.
Komentar