Pedomanrakyat.com, Makassar – Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bersama International Budget Partnership (IBP) mendorong kredibilitas anggaran di sektor Water, Sanitation and Hygiene (WASH) dan pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan.
Komitmen ini ditegaskan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kredibilitas Anggaran Sektor WASH dan Pengelolaan Sampah, yang digelar di Hotel Ramcy Makassar, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media meninjau kondisi aktual anggaran sektor WASH di tingkat provinsi dan kota.
Baca Juga :
Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi, Rosniaty Panguriseng, mengatakan bahwa kredibilitas anggaran menjadi kunci dalam memastikan akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Anggaran yang besar belum tentu berdampak jika tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tutur Rosniaty.
Olehnya itu kata dia, melalui FGD ini pihaknya ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Rosniaty menambahkan, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sektor WASH dan pengelolaan sampah, realisasi dan dampaknya terhadap kualitas layanan masih belum optimal.
Dimana, yang menjadi tantangan utama meliputi konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, keterbatasan fiskal, serta isu tata kelola.
YASMIB menilai, Sulawesi Selatan terutama Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan layanan air bersih dan sanitasi yang berkeadilan, seiring tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan pertumbuhan penduduk.
Dalam sesi diskusi, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti beberapa hal. Misalnya Nurul dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel, mengeluhkan terkait kesulitan mendapatkan air bersih dekat pesisir, khususunya di wilayah Tallo.
Senada, Ambo dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) juga menyampaikan soal minimnya akses mendapatkan informasi terkait perencanaan dan penganggaran di wilayah masing-masing, serta terlibat aktif.
“Air bersih menjadi masalah sejak 20 tahun yang lalu dan selalu dijanjikan bahwa ini sudah dianggarkan, kondisi ini berulang di setiap proses perencanaan serta legislasi dan tidak ada dokumen yang bisa dijadikan dasar untuk memantau proses yang dilakukan,” ungkap Ambo.
Selain itu, Ramlah dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel, menuturkan bahwa banyak anggaran. Namun secara realisasi tidak dimanfaatkan.
“Jadi persoalan air bersih hampir sama di wilayah saya, khususnya bagi perempuan, air bersih menjadi masalah utama. Banyak program yang kami dengar, namun jika tidak dikawal maka sulit terealisasi,” terang Ramlah
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, dr, M. Ishaq Iskandar, mengapresiasi kegiatan FGD dari Yasmib Sulawesi. Menurutnya, kajian ini sangat bagus dan perlu disampaikan ke Pemda untuk lebih mengoptimalkan realisasi anggaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat di sektor WASH dan Pengelolaan Sampah.
“Jika masalah terkait sektor ini dapat diselesaikan, maka kita dapat lebih mengefisienkan belanja khususnya terkait masalah kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Ishaq.
Sekadar tahu, FGD ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan alokasi anggaran, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan di sektor tersebut.
Komentar