Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan rasuah di PT Pertamina Patra Niaga yang berpotensi merugikan negara Rp193,7 triliun. Pemberantasan korupsi menjadi aspek penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Saat ini kan Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran. Nah makanya penegak hukum harus makin serius lagi dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Pada Selasa (24/2), Kejagung mengungkap nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka yang terdiri dari empat karyawan Pertamina dan tiga dari pihak swasta.
Baca Juga :
“Bakal percuma kalau anggarannya diefisiensikan tapi praktik korupsinya dibiarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kejagung ini sudah tepat. Untungnya Kejagung bisa mengendus praktik tersebut. Apalagi ini menyangkut BUMN sebesar Pertamina, kalau dibiarkan bakal terus digerogoti oleh para koruptor,” ujar Sahroni.
Lebih lanjut, legislator Partai NasDem itu berharap Kejagung juga bisa memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari kasus di PT Pertamina Patra Niaga.
“Yang paling penting Kejagung harus memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari kasus ini. Sita aset-aset para pelaku, karena kalau cuma menangkap pelaku, itu masih sangat kurang. Saat ini yang paling penting ialah menutupi kerugian negara yang telah ditimbulkan agar nantinya bisa dikembalikan ke kas negara dan digunakan untuk program-program yang mensejahterakan rakyat,” tegasnya..
Selain penindakan, Sahroni juga berharap agar para aparat penegak hukum terus memaksimalkan aspek pencegahan korupsi.
“Pokoknya penegak hukum harus prioritaskan aspek pencegahan dan pengawasan. Karena itu satu-satunya cara mengawal program efisiensi anggaran yang tengah berlangsung,” pungkasnya.
Komentar