Pedomanrakyat.com, Makassar – Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, dinilai sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan infrastruktur pertanian di Provinsi Sulsel.
Dimana, rakor bidang pangan ini dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berlangsung di rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (17/1/2025).
Betapa tidak, dengan bertemunya para pengambil kebijakan dalam sebuah rapat koordinasi, seperti Menko Pangan, Menteri Pertanian, sejumlah Wakil Menteri.
Baca Juga :
- Cicu, Mizar, dan Heriwawan Hujan-hujan Terima Massa Aksi, Tunjukkan Komitmen Kawal Aspirasi Buruh
- Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi “Cicu” Temui Massa Aksi May Day, Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti
- Komisi III DPRD Parepare Adukan Kelangkaan Gas Melon, Muhammad Sadar Siap Fasilitasi dengan Pihak Terkait
Serta Kepala Bulog dan seluruh kepala daerah, maka ini menandakan bahwa Sulsel siap menjadi provinsi penopang swasembada pangan di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas Prof Dr Marsuki DEA, Sabtu, 18 Januari 2025, di Makassar.
Dia mengatakan, hasil yang diharapkan ke depan, adalah peningkatan dan optimalisasi peran sektor pertanian Sulsel dalam swasembada pangan.
“Ini akan menjadi penopang kerja pemerintah pusat sekaligus memberi dampak positif bagi kegiatan pembangunan Sulsel dalam skala nasional dan daerah. Saya salut dengan kinerja Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry yang memfasilitasi pertemuan ini. Tentunya infrastruktur pertanian akan meningjat seperti irigasi dan lain-lain,” ujar Prof Marsuki.
Prof Marsuki mengatakan, rapat koordinasi ini sangat penting dan strategis karena meliɓatkan para pihak terkait. Terutama dinas-dinas, pelaku ekonomi, sektor perbankan, juga para akademisi dari Perguruan Tinggi.
Sebab ada beberapa tema yang dibahas untuk dikoordinasikan, mulai dari pembahasan infrastruktur pengairan, ketersediaan pupuk, jaringan distribusi pangan, budi daya sektor perikanan dan hortikultura, termasuk pemberdayaan penyuluh pertanian.
“Diharapkan bisa melibatkan perguruan tinggi dalam memanfaatkan penelitian di lembaga riset yang siap diterapkan di lapangan. Termasuk melibatkan peran lembaga perbankan di daerah, baik BPD dan BUMN dalam mensupport kesulitan seperti pembiayaan dalam implementasi program kerja yang siap dilaksanakan,” terangnya.
Komentar