Pedomanrakyat.com, Makassar – Dialog publik bertajuk “Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik” berlangsung di Kantor Tribun Timur, Jalan Cenderawasih, Makassar, Selasa (10/2/2026).
Forum dialog ini menghadirkan akademisi Akademisi/Pengamat Politik Pemerintahan, Dr. Andi Luhur Prianto, Guru Besar FIB Unhas Prof. Dr. Nurhayati Rahman, jurnalis senior AS Kambie, serta konsultan dan peneliti Muh. Asratillah.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif, membahas berbagai isu sosial, budaya, politik, serta tantangan pembangunan Soppeng di era kontemporer.
Dalam kesempatan itu. Dr. Andi Luhur Prianto, menyampaikan bahwa, Kabupaten Soppeng mamang icon haroani, sesuatu yang tenang, beribawa, sehingga diteladani dan tatanannya bisa direplikasi di daerah lain yang di Sulawesi Selatan.
“Tapi perkembangan demokrasi kontemporesr itu kita berada di simpang, kalau istilah sosialogisnya anomie. Kita menganggap bahwa nilai-niali lama, tardisi sudsh tidak relevan,” ujar Luhur
Namun kata Luhur, pada saat yang sama nilai-nilai demokrasi yang liberal itu juga kita tidak mau ambil secara utuh, makanya berada di simpang kalau istulahnya masyarakat tanpa nilai atau anomie tidak punya pegangan.
“Sehingga situasinya seperti ini, memang politik modern, politik pilkada membuat hubungan-hubungan itu serba pragmatis serba transaksional,”jelasnya.
Olehnya itu kata dia, kedepan perlu mendorong penataan sisitem pemilihan politik, perwakilan politik, kepartaian sebagai satu sistem besar.
“Makanya kita tunggu mana omnibuslaw politik ini yg mengakomodasi subsitem2 ini supaya lebih harmoni dan serasi, sehingga dampak-dampaknya ditingkat lokal itu tidak terdampak,” beber Luhur.
Selain itu lnjutnya, perlu juga menyadarkan kembali situasi budaya politik lokal di Sulsel, karena di Sulsel banyak tokoh politik struktural. Namun kurang tokoh politik kultural yang di dengar orang dan punya marwah bisa mendamaikan.
Konsultan dan peneliti Muh. Asratillah, menyebutkan modal kebudayakan atau kapital kebudayaan itu harus menjadi jeroan atau salah satu sumber pertimbangan utama dalam mengambil kepurusan politik.
Lanjut Asratillah, kalau misalnya menggunakan terma Max Weber, rasionalitas itu kan ada dua macam, termasuk dalam mengambil keputusan politik.
“Pertama, rasionalitas nilai yaitu pertimbangan yang memikirkan apakah keputusan saya ini sudah konsisten dengan nilai-nilai yang saya anut, percayai atau sya anggap sebagai konpas dalam mengambil keputusan politik,” jelasnya.
Kedua kata dia, rasionalitas instrumental yaitu rasionlaitas yang hanya memikirkan cara yang efisien untuk mengeksekusi kepentingan pribadi atau gerbong politiknya.
“Nah kalau prof Nurhayati tadi bicara sepertinya rasionalitas yg mendominasi di Soppeng terutama dalam mengambil kebijakankepitusan politik itu adalah rasionalitas instrumental, karena tidak ada yang mengasupi timbangan nilai,” terangnya.
Sementara itu, Guru Besar FIB Unhas Prof. Dr. Nurhayati Rahman, mengunhkapkan partai politik (Parpol) mana yang bisa mengabadikan atau mendidik kadernya mengadopsi nilai-nilai budaya yang luhur.
“Jadi bentuknya memang tidak perlu kita hidupkan, tapi nilainya budayanya. Yang terjadi sekarang saya lihat bentuknya dia mau adopsi, rumahnya harus menghadap kesini, bajunya harus begini, modelnya bangswang begini. Bukan begitu masudnya melestarikan kebudayaan,” terang Prof Nurhayati.
Komentar