Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Alimuddin, menyoroti sejumlah pos anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Sulsel dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat kerja Komisi B bersama Disnakkeswan Sulsel, Kamis (12/11/2026), Alimuddin mempertanyakan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian utang tahun anggaran 2025, hingga kejelasan lokasi pembangunan kandang tertutup atau closed house.
Terkait PAD, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar penetapan target pendapatan Disnakkeswan untuk 2027.
Baca Juga :
Pasalnya kata dia, target yang dipasang dinilai masih sama dengan target tahun sebelumnya, meski realisasinya belum maksimal.
Alimuddin menyebut target PAD Disnakkeswan pada 2026 mencapai lebih dari Rp3 miliar. Namun, realisasi yang tercatat hanya sekitar Rp1,2 miliar.
“Di tahun 2027 ditampilkan lagi target yang sama dengan 2026. Apa yang membuat ketidaktercapaian target 2026 itu bisa dicapai pada 2027? Kenapa masih memasang target PAD yang sama?” ujarnya dalam rapat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan strategi dan langkah konkret untuk memastikan target pendapatan tersebut dapat tercapai. Dengan begitu, penetapan target PAD tidak sekadar mengulang angka tahun sebelumnya tanpa perbaikan yang jelas.
Selain pendapatan, Alimuddin juga menyoroti adanya utang Disnakkeswan tahun 2025 sebesar Rp258 juta yang masih tercantum dalam dokumen anggaran.
Ia meminta kejelasan mengenai status utang tersebut sekaligus mendorong agar kewajiban pembayaran kepada pihak swasta tidak terus tertunda.
Alimuddin mengingatkan, keterlambatan pembayaran dapat berdampak besar bagi pihak penyedia jasa, terutama pelaku usaha kecil yang telah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum menerima haknya.
“Orang sudah mengerjakan, tetapi kita tidak bayar. Kalau pengusaha kecil, keuntungan Rp14 juta atau Rp40 juta itu sangat berpengaruh. Ini perlu menjadi perhatian agar utang tersebut jangan sampai tidak dibayar pada 2027,” tegasnya.
Sorotan lainnya menyangkut rencana anggaran pembangunan enam unit kandang tertutup (closed house) senilai Rp12 miliar. Alimuddin mempertanyakan lokasi pembangunan yang dinilai belum dijelaskan secara terperinci dalam paparan anggaran.
Menurutnya, kejelasan lokasi diperlukan agar DPRD dapat mencermati secara utuh rencana penggunaan anggaran tersebut.
Melalui sejumlah catatan itu, Alimuddin meminta Disnakkeswan Sulsel memberikan penjelasan lebih rinci terkait perencanaan belanja dan pendapatan dalam Ranperda APBD 2027, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih terukur dan memberikan manfaat bagi sektor peternakan serta kesehatan hewan di Sulawesi Selatan.
Komentar