Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud, mengingatkan agar rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih mengutamakan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dibandingkan mengejar target pendapatan yang tidak rasional.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi E DPRD Sulsel bersama sejumlah direktur rumah sakit di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Mahmud menyoroti adanya proyeksi pendapatan rumah sakit yang terlalu optimistis, sementara tren pendapatan beberapa tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sejumlah direktur rumah sakit justru mengusulkan penurunan target pendapatan pada pembahasan APBD Perubahan.
Baca Juga :
Menurut Mahmud, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem perencanaan pendapatan rumah sakit agar persoalan yang sama tidak kembali terulang pada Tahun Anggaran 2027.
“Rumah sakit pemerintah harus mengedepankan fungsi pelayanan publik. Target pendapatan harus disusun secara realistis berdasarkan potensi, kapasitas pelayanan, dan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, bukan sekadar angka optimistis dalam dokumen anggaran,” tegas Mahmud.
Mahmud juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan rumah sakit, termasuk yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), harus tetap menempatkan mutu pelayanan, akses masyarakat, dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
Lebih lanjut, Mahmud menyoroti adanya paradoks dalam pengelolaan pendapatan rumah sakit. Semakin banyak masyarakat yang sakit dan membutuhkan perawatan, semakin besar pula potensi pendapatan rumah sakit. Namun, apabila peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya angka kesakitan yang sebenarnya dapat dicegah, kondisi itu justru menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai peningkatan pendapatan rumah sakit dianggap sebagai satu-satunya indikator keberhasilan, sementara di sisi lain semakin banyak masyarakat yang jatuh sakit. Ini harus menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Karena itu, Mahmud meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kinerja pencegahan penyakit melalui program promotif dan preventif, sehingga pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat.
“Keberhasilan pembangunan kesehatan bukan semata-mata diukur dari besarnya pendapatan rumah sakit, tetapi dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya angka kesakitan, serta semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan,” pungkas Mahmud.
Komentar