Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti program bedah rumah yang direncanakan menyasar 867 unit rumah pada Tahun Anggaran 2027.
Program tersebut menjadi salah satu kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan program bedah rumah tersebut menyasar masyarakat miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan, terutama warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data kesejahteraan.
Baca Juga :
Hal itu disampaikan Kadir setelah memimpin rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas Perkimtan dalam rangka pembahasan anggaran pokok Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
“Untuk tahun anggaran 2027, melalui pembahasan anggaran pokok ini, direncanakan sekitar 867 unit rumah mendapatkan bantuan bedah rumah,” kata Kadir.
Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui APBN dengan alokasi anggaran yang cukup besar.
Karena itu, Kadir mendorong anggota DPRD Sulsel maupun anggota DPR RI agar ikut mengusulkan masyarakat yang layak menerima bantuan melalui daerah pemilihan masing-masing.
“Kami berharap teman-teman anggota DPRD maupun anggota DPR RI dapat menyusun daftar nama masyarakat yang layak menerima bantuan di daerah pemilihan masing-masing untuk diusulkan melalui program bedah rumah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD,” ujarnya.
Sasar 24 Kabupaten/Kota
Kadir menegaskan, program bedah rumah tersebut menyasar masyarakat di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Pemerintah akan menentukan alokasi bantuan setiap daerah berdasarkan kebutuhan dan kelayakan masyarakat penerima.
Khusus Kota Makassar, sejumlah kawasan permukiman masuk dalam kategori prioritas penanganan, di antaranya Kecamatan Tamalate dan Biringkanaya.
Menurutnya, setiap kabupaten/kota telah memiliki kawasan permukiman yang dinilai membutuhkan intervensi pemerintah.
Namun, penentuan penerima tetap mempertimbangkan kondisi rumah, karakteristik kawasan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
Selain program bedah rumah, Dinas Perkimtan juga menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan dan penanganan rumah warga yang terdampak bencana.
Di wilayah Toraja Utara dan Tana Toraja, tercatat sekitar 30 rumah menjadi sasaran penanganan.
Belanja Dinas Perkimtan Berkurang Rp400 Juta
Dalam pembahasan anggaran pokok 2027, Komisi D DPRD Sulsel baru membahas satu organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Perkimtan.
Kadir menyebutkan, dari sisi pendapatan, dinas tersebut mengalami penambahan sekitar Rp137 juta.
Sementara itu, belanja mengalami pengurangan sekitar Rp400 juta akibat dua pegawai dari total 150 pegawai memasuki masa pensiun pada November 2026.
“Untuk pendapatan ada penambahan kurang lebih Rp137 juta. Kemudian untuk belanja juga berkurang karena ada dua pegawai yang memasuki masa pensiun,” jelasnya.
Dengan demikian, pembahasan anggaran Dinas Perkimtan tidak hanya mencakup penyesuaian pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan keberlanjutan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya penyediaan hunian layak melalui program bedah rumah.
Komentar