Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud, menyoroti fenomena sejumlah kepala SMK di Sulawesi Selatan yang dilaporkan enggan bahkan menolak Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dibiayai APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Mahmud menilai kondisi tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian Dinas Pendidikan Sulsel dan pemerintah pusat.
Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab adalah tekanan mental dan kekhawatiran kepala sekolah terhadap besarnya tanggung jawab pelaksanaan program dengan mekanisme swakelola, termasuk risiko administrasi, teknis, dan hukum.
Baca Juga :
“Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan, bukan tenaga ahli konstruksi. Jangan sampai mereka menolak program bukan karena sekolah tidak membutuhkan rehabilitasi, tetapi karena takut menghadapi beban tanggung jawab yang tidak diimbangi pendampingan teknis dan administrasi yang memadai,” tegas Mahmud.
Menurutnya, fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Apabila dibiarkan, penolakan tersebut berpotensi menghambat penyerapan anggaran, memperlambat rehabilitasi sekolah, dan pada akhirnya mengganggu peningkatan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak memadai.
Mahmud meminta Kepala Dinas Pendidikan Sulsel segera menginventarisasi sekolah yang menolak program, mengidentifikasi penyebabnya, serta memperkuat pendampingan teknis dan administrasi.
Persoalan tersebut juga harus disampaikan secara resmi kepada Kemendikdasmen untuk mendapatkan solusi dan evaluasi mekanisme pelaksanaan program.
“Jangan sampai anggaran sudah tersedia, sekolah membutuhkan rehabilitasi, tetapi program gagal terlaksana karena kepala sekolah merasa tidak siap menanggung risikonya. Pemerintah harus hadir memberikan solusi dan kepastian, bukan sekadar membebankan tanggung jawab,” ujarnya.
Mahmud menegaskan bahwa DPRD melalui fungsi pengawasannya akan mendorong evaluasi pelaksanaan program revitalisasi agar berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta tidak mengorbankan kepentingan peserta didik.
“Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi masa depan sumber daya manusia. Jangan biarkan ketakutan kepala sekolah menjadi penghambat terpenuhinya hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas,” pungkas Mahmud.
Komentar