Pedoman Rakyat, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, Kamis (16/09/2021) di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar.
Melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, APBD Perubahan Tahun 2021 diminta tetap memprioritaskan kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.Mengingat pendapatan dan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan pada masa pandemi covid-19.
Pentingnya, catatan ini disampaikan Anggota Banggar DPRD Makassar Hj. Fatma Wahyudin (F-Demokrat) yang menilai urgensi belanja pemerintah kota masih perlu diefisienkan menurut kebutuhan masyarakat. Misalnya, belanja kebutuhan perkantoran yang dapat dialihkan ke pengadaan sejumlah ambulance gratis bagi masyarakat.
Baca Juga :
- TP PKK, Dekranasda, dan Pokja Bunda PAUD Makassar Turun ke Lapangan Sosialisasikan Pemilahan Sampah dari Rumah
- Ketua TP PKK Kota Makassar Pimpin Senam Jantung Sehat, Perkuat Budaya Hidup Aktif untuk Wujudkan Keluarga Berdaya
- PAMUNGKAS Bapenda Makassar: Cek Data, Cetak SPPT hingga Bayar Pajak Bisa dari Rumah
Sementara, mengenai pendapatan, target realisasinya dipertanyakan Anggota Banggar DPRD Makassar H. Irwan Djafar (F-Nasdem) yang mengatakan pihaknya butuh penjelasan. Maka dari itu, pihaknya butuh rasionalisasi target pencapaian pada akhir tahun anggaran mendatang.
“Mohon pencapaian yang ditargetkan itu dirasionalisasikan, karena kami tidak mau sudah ditarget tapi tidak dicapai pada akhir tahun nanti,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Firman Pagarra menyampaikan pihaknya telah memproyeksikan selurh aspek pendapatan dengan sejumlah penurunan di berbagai sektor, misalnya pajak restoran, pajak hotel dan pajak tempat hiburan.
Selaku koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Makassar meminta saran dan masukan dari tenaga ahli yang bersedia guna melakukan revisi selanjutnya sebelum dilakukan pembahasan palfon anggaran pada komisi terkait selaku mitra kerja.
“Disini ada tenaga ahli, kami minta Tim TAPD meminta padangan dan masukan darai tenaga ahli, ada bapak Dr. Syarifuddin (Akademisi Unhas) untuk rasionalisasi serta asistensi berlanjut sebelum masuk pada komisi”, tegasnya.
Komentar