Pedomanrakyat.com, Palopo – Ratusan tenaga honorer di Kota Palopo kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Palopo, Senin (10/02/2025).
Mereka menuntut kepastian terkait pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta mempertanyakan nasib tenaga honorer berstatus PPPK paruh waktu.
Dalam aksi tersebut, para tenaga honorer menyampaikan aspirasi terkait proses pengangkatan PPPK, termasuk kejelasan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta kepastian hukum yang menjamin masa depan pekerjaan mereka di pemerintahan.
Baca Juga :
Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD Palopo, Darwis, menyampaikan pihaknya masih menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerbitan NIP bagi tenaga honorer berstatus PPPK paruh waktu.
“Terkait status PPPK di Kota Palopo, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai penerbitan NIP bagi tenaga honorer yang telah lulus seleksi,” ujar Darwis.
Ia juga memastikan, anggaran untuk tenaga honorer telah dialokasikan dan akan segera disalurkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaran sudah kami siapkan dan akan disalurkan ke OPD masing-masing. Untuk penerbitan NIP, BKN Pusat dijadwalkan mengeluarkannya pada Juni 2025,” tambahnya.
Darwis mengimbau tenaga honorer agar tetap bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status mereka. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Saya meminta tenaga honorer untuk bersabar. Keputusan ini bukan sepenuhnya di tangan kami. Kami masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait status tenaga honorer,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Tenaga Honorer Kota Palopo, Ahmad, mengungkapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah didistribusikan ke masing-masing OPD.
Langkah ini merupakan bagian dari persiapan untuk memastikan anggaran bagi tenaga honorer tersedia dan tidak mengalami perubahan sebelum masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
“RKA sudah diturunkan ke masing-masing OPD, dan tidak akan ada perubahan sebelum masuk dalam pembahasan APBD Perubahan,” kata Ahmad.
Ahmad juga menegaskan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan kebijakan ini serta menjaga komunikasi dengan tenaga honorer terkait hasil pertemuan dengan DPRD Palopo dan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengangkatan PPPK.
Komentar