Pedomanrakyat.com, Pangkep – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangkep, melakukan rapat pembahasan Ranperda tentang APBD TA 2025, Rabu, 20 November 2024.
Rapat dipimpin wakil ketua dprd h. Andi ilham zainuddin, st dan h. Muh. Tauhid Dan Rapat dihadiri, Anggota badan anggaran dprd, Ketua dan anggota tim anggaran pemerintah daerah kab. Pangkep (kepala bkad, kepala bappalitbangda, kepala bapenda, inspektur dll), Kepala perangkat daerah dan jajarannya, Pejabat dan staf sekretariat dprd
Pelaksanaan kegiatan
Baca Juga :
Rancangan perda tentang apbd ta 2025 yang telah diserahkan dan mendapatkan pemandangan umum fraksi dprd, dibahas bersama oleh badan anggaran dprd dengan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten pangkep. Sesuai jadwal yang ditetapkan badan musyawarah dprd, rapat pembahasan diagendakan selama 6 hari.
Rapat pembahasan hari pertama, rabu tanggal 20 november 2024 dibuka dan dipimpin oleh wakil ketua dprd, h. Andi ilham zainuddin, st.
Mengawali rapat pembahasan, sekretaris daerah kabupaten pangkep, hj. Suriani, se selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah memaparkan struktur rancangan apbd kabupaten pangkep ta 2025. Dalam paparannya, ketua tapd menerangkan bahwa ranperda apbd 2025 telah disesuaikan dengan pendapatan dana transfer berdasarkan surat direktorat jenderal perimbangan keuangan kemenkeu tentang rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, demikian halnya dengan pemutakhiran penandaan rincian belanja daerah. Secara umum dalam apbd kabupaten pangkep ta 2025 terdapat peningkatan alokasi dana transfer khususnya dana bagi hasil dan dana alokasi umum, sementara untuk alokasi dak fisik mengalami penurunan termasuk alokasi anggaran untuk dana desa juga mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2024.
Sebelum rapat pembahasan dimulai, pimpinan rapat mengingatkan bahwa pengalokasian anggaran dalam apbd 2025 perlu memperhatikan kebijakan dan program pemerintah pusat antara lain : program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, kebijakan mandatory spending yang mencakup alokasi anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting serta penanganan inflasi. Terkait program dan kebijakan pemerintah pusat. Bahwa pemda harus memperhatikan pemenuhan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap pengalokasian anggaran tersebut dalam apbd.
Dalam pembahasan hari pertama, anggota badan anggaran dprd menakankan agar tapd senantiasa berkoordinasi dengan desa dan lurah terkait dengan usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum musrenbang. Proses usulan musrenbang dari tingkat desa/lurah perlu dikawal terus sehingga hasil musrenbang teraktualisasi dalam renja yang ada di opd. Badan anggaran berharap apa yang diprogramkan dalam renja opd mengakomodir kebutuhan yang menjadi prioritas di desa/kelurahan dan membawa manfaat bagi masyarakat
Rapat badan anggaran dprd dengan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten pangkep selanjutnya diagendakan pembahasannya pada tanggal tanggal 21, 22, 25, 26 dan berakhir pada tanggal 28 november 2024.
Komentar