Bawaslu soal Putusan PN Jakpus: Jika Ingin Tunda Pemilu Harus Ubah UUD

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU berujung KPU dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan jika ingin menunda Pemilu, maka perlu mengubah konstitusi.

Awalnya Puadi menjelaskan gugatan yang dilayangkan Partai Prima untuk KPU kepada Bawaslu terkait pelanggaran administrasi. Puadi mengatakan saat itu, Bawaslu telah meminta KPU untuk melakukan verifikasi susulan.

“Namun dalam pelaksanaan verifikasi susulan tersebut ternyata Partai Prima dinyatakan tidak lolos oleh KPU, dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, pelaksanaan verifikasi susulan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan kehendak PKPU Nomor 4 Tahun 2022,” kata Puadi kepada wartawan, Jumat (3/3/2023).

Puadi mengatakan pihaknya tengah mengkaji implikasi dari putusan PN Jakpus terhadap Bawaslu. Dia menyebut keputusan PN Jakpus patut dihargai, namun tetap dengan catatan.

“Penundaan pemilu tidak mungkin dilakukan hanya dengan adanya amar putusan PN, apalagi putusan perdata yang tidak memiliki sifat erga omnes, sebab Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menggariskan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Demikian juga diatur dalam Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujarnya.

Puadi mengatakan Pemilu merupakan agenda yang harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Menurutnya, dalam UU Pemilu tidak mengenal kata penundaan Pemilu.

“Artinya, mengingat pemilu merupakan agenda fundamental negara, maka jika ingin menunda pemilu maka dibutuhkan perubahan UUD,” ungkap dia.

“UU Pemilu kita tidak mengenal penundaan pemilu, yang ada dalam UU pemilu hanya pemilu susulan dan pemilu lanjutan,” imbuh Puadi.

Sebelumnya PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda Pemilu.