Pedomanrakyat.com, Makassar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan menggandeng Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sulsel untuk memperkuat mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja pengawas pemilu.
Sinergi ini diarahkan untuk memastikan penanganan kasus berjalan dengan prosedur yang jelas, didukung tenaga profesional, serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang tepat bagi korban.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, bersama jajaran sekretariat dengan UPTD PPA Sulsel di Makassar, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga :
Mardiana mengatakan, Bawaslu Sulsel sebenarnya telah memiliki regulasi internal dan membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PKS). Namun, penguatan dari sisi teknis dan pengalaman lapangan masih diperlukan agar mekanisme penanganan dapat berjalan optimal.
Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas internal Bawaslu, termasuk dalam upaya mitigasi, penanganan hingga pemulihan korban.
“Kita memang memiliki regulasi, tetapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan kita perlu banyak belajar dan membangun sistem informasi yang kuat. Lebih baik kita berguru langsung pada lembaga yang sudah berpengalaman untuk melakukan sharing knowledge mengenai bagaimana mitigasinya, penanganannya, hingga proses pemulihan korban,” ujar Mardiana.
Ia mengakui, Bawaslu masih memiliki keterbatasan sumber daya dan fasilitas khusus, terutama dalam menyediakan layanan konseling serta tenaga ahli pendampingan. Karena itu, sinergi dengan UPTD PPA diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan bagi jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga pengawas ad hoc.
Dalam audiensi tersebut, aspek pendampingan psikologis dan kebutuhan pembuktian hukum turut menjadi perhatian. Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA Sulsel, Hairiyah, menjelaskan bahwa penanganan psikologis korban kekerasan seksual, terutama yang berpotensi berlanjut ke proses hukum, membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi khusus.
Ia menegaskan, asesmen psikologis yang diperlukan untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh psikolog klinis agar hasilnya dapat memenuhi ketentuan sebagai keterangan ahli.
“Dalam ketentuan hukum yang sebenarnya, psikolog untuk pendampingan itu memang harus psikolog klinis. Kalau kasusnya akan ditindaklanjuti ke ranah hukum, hasil asesmen sebagai keterangan ahli tidak bisa digunakan apabila bukan dari psikolog klinis,” jelas Hairiyah.
Keterbatasan tenaga psikolog klinis di sejumlah daerah, lanjutnya, menjadi salah satu alasan kasus kekerasan seksual kerap dirujuk ke UPTD PPA Sulsel untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
UPTD PPA Sulsel pun menyambut baik pembentukan Pokja PKS di lingkungan Bawaslu Sulsel dan menyatakan kesiapan menerima rujukan apabila penanganan kasus membutuhkan asesmen maupun pendampingan profesional lebih lanjut.
“Jika ditangani terlebih dahulu di internal Bawaslu, lalu dalam perkembangannya berlanjut dan membutuhkan hasil asesmen psikolog klinis, kami sangat terbuka (welcome) untuk dirujuk kepada kami,” tambah Hairiyah.
Mardiana mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, skema rujukan yang jelas akan membantu Pokja PKS memahami batas penanganan di tingkat internal serta kebutuhan pendampingan yang harus melibatkan lembaga profesional.
Selain memperkuat mekanisme penanganan, Bawaslu Sulsel juga ingin mendorong lingkungan kerja yang lebih aman melalui penguasaan komunikasi empatik, sehingga korban tidak merasa takut untuk menyampaikan atau melaporkan pengalaman kekerasan yang dialaminya.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Sulsel berencana menggelar sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari UPTD PPA Sulsel. Kegiatan ini akan menyasar jajaran internal hingga Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan guna menyamakan pemahaman mengenai pencegahan, pendampingan dan alur penanganan kasus kekerasan seksual.

Komentar