Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Sulawesi Selatan mendatangi Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.
Rombongan DPRD Sulsel dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif, Kadir Halid, Muhammad Sadar, Lukman B Kady, Andi Anwar Nugraha, Andi Anwar Purnomo, Asniati, dan Rinto Kadang.
Baca Juga :
Rombongan diterima Region Manager Retail Sales Sulawesi Mardian bersama Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom.
Cicu mengatakan kedatangan DPRD Sulsel merupakan tindak lanjut dari banyaknya aspirasi masyarakat terkait kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg. Aduan tersebut diterima DPRD baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Kehadiran kami di sini karena banyaknya aspirasi yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun lewat sosial media sebagai wakil rakyat dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Cicu.
Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM belum sepenuhnya teratasi meski DPRD Sulsel sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina pada 18 Agustus 2026.
Ia menyebut kondisi tersebut ditandai dengan panjangnya antrean di hampir seluruh SPBU di Sulsel. Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kelangkaan LPG 3 Kg serta pemadaman listrik bergilir.
“Setelah rapat tersebut, teman-teman merasa masalah yang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan belum bisa terpecahkan secara sempurna. Karena itu, hari ini kami ingin langsung mendengarkan penjelasan dari Pertamina,” ujarnya.
Cicu menegaskan DPRD Sulsel tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga langkah konkret Pertamina untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami berharap mendapatkan jawaban bukan hanya penjelasan, tetapi seperti apa konkret tindak lanjut dari teman-teman Pertamina terkait dengan hal-hal yang sedang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel telah membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menangani persoalan BBM. Namun, DPRD tetap ingin mengetahui secara langsung langkah Pertamina sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam distribusi BBM dan LPG.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif menyoroti dugaan penyimpangan distribusi LPG 3 Kg. Ia menyebut terdapat LPG subsidi yang diduga dibawa keluar Sulsel dan dijual kembali dengan harga tinggi.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, harga LPG 3 Kg di sejumlah daerah bahkan bisa mencapai Rp70 ribu per tabung.
Sufriadi menduga salah satu persoalan distribusi LPG terjadi karena adanya penggunaan oleh pihak yang tidak sesuai peruntukan, termasuk distribusi keluar daerah.
“Yang pertama adalah penggunaan 3 kilo itu yang dilakukan oleh para petani. Yang kedua yang lebih besar penggunaannya, menurut identifikasi saya, dibawa keluar dan tidak diperuntukkan pada yang sesungguhnya,” katanya.
Ia menyebut sejumlah LPG diduga dibawa ke Morowali, Kendari, dan daerah lainnya. Di wilayah tujuan, harga jual LPG disebut dapat mencapai Rp160 ribu per tabung.
Karena itu, Sufriadi meminta Pertamina melakukan pengecekan terhadap seluruh agen LPG. Menurutnya, setiap agen memiliki data jumlah tabung yang didistribusikan sehingga alur penyaluran dapat ditelusuri.
“Jumlah tabung gas yang diberikan itu kan sudah ada datanya, jelas peruntukannya ke mana. Itu bisa kita cek apakah benar-benar tersalurkan atau tidak,” ujarnya.
Jika ditemukan agen yang menyalurkan LPG tidak sesuai peruntukan, ia meminta Pertamina memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin agen.
“Saya yakin kalau langkah-langkah ini kita lakukan, pasti selesai masalah ini. Kalau didistribusi tidak sesuai peruntukannya, tentu sanksi pencabutan izin agen dilakukan,” tegasnya.
DPRD Minta Pertamina Buka Data Kuota SPBU
Untuk persoalan BBM, Sufriadi meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka jumlah kuota BBM yang diberikan kepada masing-masing SPBU.
Hal tersebut penting untuk memastikan informasi yang beredar mengenai pengurangan kuota benar atau tidak.
“Yang perlu kita dengarkan ini sebenarnya, apakah informasi yang disampaikan teman-teman SPBU sesuai atau tidak, bahwa ada pengurangan kuota yang diberikan oleh Pertamina,” katanya.
Ia meminta Pertamina menjelaskan jumlah kuota setiap SPBU, termasuk apakah terjadi pengurangan atau justru penambahan dibandingkan periode sebelumnya.
Selain persoalan kuota, Sufriadi menyoroti dugaan praktik langsir BBM serta penyelewengan distribusi di tingkat SPBU.
Menurutnya, CCTV yang tersedia di SPBU dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendaraan atau pihak yang berulang kali mengantre dan mengambil BBM dalam jumlah tidak wajar.
“Dengan CCTV itu, tentu kita mampu mengidentifikasi siapa orang-orang yang setiap hari datang mengantri mengambil BBM menggunakan barcode,” ujarnya.
Ia juga mengaku menemukan dugaan praktik pengisian BBM menggunakan jeriken yang kemudian dijual kembali dengan keuntungan besar.
“Sudah ada penadaannya di situ. Satu jeriken bisa memberikan keuntungan kurang lebih Rp150 ribu,” ungkapnya.
Sufriadi menilai praktik tersebut apabila dilakukan berulang kali dapat menciptakan keuntungan besar sekaligus mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menyinggung penertiban yang dilakukan Polda Sulsel di Kabupaten Wajo, yang menemukan lokasi penimbunan BBM ilegal.
Menurutnya, temuan tersebut harus ditindaklanjuti dan tidak menutup kemungkinan praktik serupa terjadi di daerah lain.
“Ini perlu ditindaklanjuti. Saya yakin ini juga terjadi di daerah-daerah lain dan ini salah satu penyebab utama sehingga terjadi antrean,” pungkasnya.
Komentar