Pedomanrakyat.com, Makassar – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri secara khusus diundang oleh PhilSys Registry Office, The Philippine Statistics Authority (PSA), instansi yang salah satu tugasnya mengurusi keperluan “kedukcapilan” di Filipina.
Menurut Akhmad Sudirman Tavipiyono yang hadir mewakili Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, kegiatan diawali dengan bilateral meeting antara PSA dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Selasa (27/9/2022), di kantor PSA di Quezon City, berjarak 26 menit berkendara dari Manila.
“Kegiatan ini diisi dengan sharing informasi mengenai perkembangan masing-masing layanan administrasi kependudukan yang ada di Indonesia dan di Filipina,” kata Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FPD2K) Ditjen Dukcapil Kemendagri, didampingi Muhammad Fazal, Pranata Komputer pada Ditjen Dukcapil.
Baca Juga :
Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Tavip ini memberikan paparan histori pelayanan adminduk, termasuk pemberian identitas kepada penduduk Indonesia, hingga digitalisasi serta inovasi layanan yang sudah diterapkan sampai saat ini.
“Sedangkan perwakilan dari Filipina menjelaskan proses bisnis PhilSys yang berfungsi sebagai sistem yang memfasilitasi penerbitan identitas penduduk Filipina. Selanjutnya sistem tersebut juga memfasilitasi institusi lain untuk proses verifikasi data kependudukan.
Kegiatan kedua di hari yang sama mengunjungi tempat layanan PhilSys, semacam Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada di Mall Robinsons Manila, Metro Manila. Di sana warga Manila yang ingin registrasi dan mendapatkan dokumen PhilID (sejenis KTP) dapat mendatangi MPP tersebut.
“Untuk mendapatkan dokumen kependudukan di Indonesia syaratnya lebih sederhana. Kita juga sudah ada pelayanan terintegrasi 3 in 1 sampai dengan 6 in 1” ungkap Tavip.
Tavip juga mengungkap, di Filipina registrasi syaratnya banyak sekali. Harus melampirkan dokumen utama yakni akta kelahiran, paspor, kartu asuransi, dan SIM. Atau bisa melampirkan dokumen pendukung lainnya, yaitu sejumlah 23 dokumen, misal surat laporan kelahiran, buku pelaut, id pos, nomor pajak dan identitas lainnya.
“Untuk prosesnya sama seperti kita dengan merekam data demografik dan data biometrik yakni sidik jari, foto dan iris mata. Outputnya berupa kartu PhilID,” ungkapnya.
Kegiatan ketiga, adalah mengunjungi kantor PSA di Quezon City. Tim Ditjen Dukcapil diterima oleh Dennis S Mapa, Undersecretary National Statistican and Civil Registration General.
Selanjutnya, Tim PSA menunjukkan proses ajudikasi secara manual yang dilakukan oleh petugas khusus. Ajudikasi dilakukan terhadap data perekaman yang belum bisa dipastikan ketunggalannya.
Besoknya, Rabu (28/9/2022) Tim Dukcapil melakukan diskusi dan berkonsultasi mengenai keamanan data dan informasi dengan Expert of Identification for Development-ID4D Consultant World Bank, Jerome Buchler.
Jerome menyampaikan beberapa hal, antara lain interopabilitas data merupakan kebutuhan dari kondisi saat ini, namun di samping itu keamanan data menjadi sangat penting.
“Salah satu sistem pengamanan data dalam proses integrasi dengan institusi lain adalah sistem tokenisasi,” kata dia.
Jerome pun berjanji akan membagikan pengalamannya dengan Ditjen Dukcapil dalam menangani berbagai program keamanan dan manajemen identitas penduduk. Diskusi teknis akan difasilitasi oleh World Bank Indonesia.
Komentar