Pedoman Rakyat, Makassar – Calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo, akan berkantor di Kecamatan Biringkanaya. Hal itu dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Insya Allah jika saya diberi amanah memimpin Kota Makassar, saya akan berkantor di Kecamatan Biringkanaya,” kata None, saat ngopi bersama para Ketua RT/RW di Cafe Paramount, Perintis Kemerdekaan, Selasa, 29 September 2020.
Ia mengungkapkan, keputusannya untuk membuka kantor balaikota perwakilan di Kecamatan Biringkanaya, setelah melihat dan mendengarkan langsung masalah warga, dengan menginap di salah satu rumah Ketua RT.
Baca Juga :
“Warga datang mengeluh ke Pak RT, harus bolak balek ke kantor balaikota mengurus segala macam. Itupun belum tentu selesai dalam sehari. Padahal, rumah mereka ini jauh di Sudiang, sudah berbatasan dengan Kabupaten Maros,” ujarnya.
Menurutnya, sudah saatnya Kecamatan Biringkanaya mendapatkan perhatian pemerintah. Selain wilayahnya yang lebih luas dibanding kecamatan lainnya, jumlah penduduknya juga paling besar.
“Kalau orientasi kita pendekatan pelayanan kepada masyarakat, hal seperti ini memang harus kita lakukan. Khususnya pelayanan administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, dan perizinan, semua harus didekatkan pelayanannya ke masyarakat,” imbuhnya.
Diketahui, sebelum None melakukan kampanyenya di Zona III, yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea, kandidat dengan nomor urut 4 ini memilih menginap di rumah Ketua RT II/RW XI, Kelurahan Sudiang, Ari.
Sebelum menuju ke titik-titik kampanye, None ngopi pagi sambil ngobrol santai mengenai program-programnya dengan sejumlah Ketua RT di daerah ini. Mulai dari program BPJS Kesehatan, dana hibah pembangunan RT, hingga gaji Ketua RT yang setara Upah Minimum Regional (UMR).
“Saya programkan itu pelimpahan kewenangan ke tingkat RT. Jadi nanti pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran, cukup di Ketua RT saja. Kasian kalau warga disini, urus KTPnya harus ke perbatasan Gowa,” ujarnya.
Dalam obrolan santai tersebut, terungkap jika banyak warga yang mengurus administrasi kependudukan belum mendapatkan KTP, dan hanya mengantongi Surat Keterangan (Suket). Bahkan, ada yang memegang Suket hingga dua tahun, karena petugas beralasan tidak ada blanko.
“Sebenarnya bisaji Pak katanya, kalau mauki bayar. Kita itu dimintai Rp 100 ribu, sampai Rp 250 ribu kalau mau cepat. Daripada bolak balek Sudiang ke sana, lebih banyak uang habis, jadi dibayar mi. Ada juga pake calo,” timpal salah seorang warga.
None menuturkan, pada program pelimpahan kewenangan ke tingkat RT, dirinya juga akan membekali Ketua RT dengan tablet dan sepeda listrik. “Intinya, warga yang mau urus administrasi kependudukan, cukup di Ketua RT saja,” tegasnya lagi.
Sementara, Ketua RT II, Ari, mengaku tak menyangka jika rumahnya didatangi adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut. Apalagi, sampai datang menginap.
“Saya dari dulu kagum sekali dengan Pak None. Beliau datang, bahkan sampai menginap, ini luar biasa sekali bagi saya,” tuturnya. (*)
Komentar