Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Andi Rachmatika Dewi, menyoroti persoalan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai belum tepat sasaran.
Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerat (APBD) Sulsel di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Rabu (8/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, politisi NasDem yang akrab disapa Cicu itu menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD merupakan bagian dari fungsi utama lembaga legislatif, yakni menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Baca Juga :
“Tiga tugas pokok DPRD adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu wujudnya adalah turun langsung ke masyarakat untuk melihat apakah program pemerintah sesuai kebutuhan warga,” ujar Cicu.
Cicu mengungkapkan, salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan pengawasan tersebut adalah soal sistem zonasi pendidikan.
Lanjutnya, banyak warga menilai kebijakan itu belum adil dan masih menimbulkan kesulitan bagi orang tua saat mendaftarkan anak ke sekolah negeri.
“Banyak orang tua mengeluhkan sistem zonasi karena tidak semua kecamatan di Makassar memiliki SMA. Akibatnya, mereka kesulitan dan terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang biayanya lebih mahal,” tutur Cicu.
Menanggapi hal itu, Cicu menegaskan DPRD Sulsel akan mendorong pembangunan sekolah SMA di setiap kecamatan agar sistem zonasi berjalan lebih adil dan efisien.
“Kami berharap persoalan zonasi bisa segera terselesaikan. Pembangunan SMA di setiap kecamatan menjadi solusi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Komentar