Pedomanrakyat.com, Makassar – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar terus memperkuat perannya sebagai motor perencanaan pembangunan dengan mengawal finalisasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tahapan ini menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan sekaligus menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Komitmen tersebut terlihat dalam rapat koordinasi pembahasan finalisasi pendapatan dan belanja RKPD Kota Makassar Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Selasa (26/5/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, dan dihadiri Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Dahyal, S.Sos., M.Si., bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bapenda, BPKAD, para kepala bidang, serta tim teknis penyusun dokumen perencanaan daerah.
Baca Juga :
Dalam forum tersebut, Bappeda Makassar mengambil peran penting dalam memastikan proyeksi pendapatan dan rencana belanja daerah tersusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Pembahasan difokuskan pada penyusunan postur anggaran yang sehat dan berimbang guna mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2027.
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, bersama tim perencana daerah turut memberikan berbagai masukan strategis terkait kesesuaian program prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan, Bappeda memastikan seluruh program yang diusulkan memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan Kota Makassar dan kebutuhan masyarakat.
Selain pembahasan pendapatan dan belanja, rapat juga menyoroti pentingnya integrasi seluruh usulan pembangunan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, serta program prioritas kepala daerah.
Menurut Bappeda, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh program harus terakomodasi dalam sistem yang terintegrasi agar proses pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.
Sekda Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan bahwa RKPD telah memasuki tahap akhir penyusunan sehingga seluruh perangkat daerah diminta melakukan verifikasi ulang terhadap komponen pendapatan, dana hibah, dan program prioritas. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh rencana pembangunan sesuai dengan kondisi riil keuangan daerah.
Finalisasi RKPD Tahun 2027 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan. Melalui peran aktif Bappeda sebagai koordinator perencanaan daerah, diharapkan dokumen RKPD yang dihasilkan mampu menjadi pijakan yang kuat bagi pembangunan Kota Makassar yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komentar