Dewan Kritik Kebijakan Wajib Suket Bebas Covid-19 Pemkot Makassar

Editor
Editor

Selasa, 07 Juli 2020 16:42

Dewan Kritik Kebijakan Wajib Suket Bebas Covid-19 Pemkot Makassar

Pedoman Rakyat, Makassar – Pemerintah Kota Makassar segera mewajibkan surat keterangan (suket) bebas Covid-19 bagi warga masyarakat yang ingin keluar-masuk Makassar.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (perwali) Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Makassar telah diterbitkan. Namun, kebijakan itu mendapat kritik dari dewan.

DPRD Kota Makassar" href="https://pedomanrakyat.com/tag/anggota-dprd-kota-makassar/">Anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi A yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Kasrudi, mengatakan kebijakan itu tidak efektif dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Ia bahkan menilai kebijakan ini justru terkesan mempersulit warga. “Kalau saya, ditiadakan saja. Sebab, orang yang ke Makassar pasti punya keperluan mendesak. Misalnya mencari nafkah,” kata Kasrudi, Selasa (7/7/2020).

Legislator dari fraksi Gerindra ini mengatakan, orang- orang yang masuk ke Makassar adalah mereka yang memiliki kepentingan, seperti bekerja mencari nafkah.

Ia juga menyebut, sebagai zona merah, yang tidak berkepentingan tentu saja akan menahan diri untuk ke Makassar.

“Mereka yang tidak punya urusan mendesak mana mau masuk Makassar yang sudah dinyatakan zona merah,” tambah legislator yang terpilih dari daerah pemilihan Lecamatan Manggala dan Panakkukang ini.

Ia menyebut, untuk menekan penyebaran Covid-19, perbatasan tidak perlu diperketat. Justru, kata Kasrudi, harusnya yang menjadi perhatian adalah tempat-tempat keramaian agar diperketat protokol kesehatannya.

“Kita perlu perhatikan di dalam kota. Seperti tempat-tempat nongkrong diperketat protokol kesehatannya. Tempat hiburan malam (THM) jangan dibuka dulu. Jam malam harus diterapkan. Kalau bisa jam 9 sudah tidak ada aktivitas di luar,” harapnya.

Muhammad Yahya, anggota Komisi A lainnya, meminta agar kewajiban suket bebas Covid-19 harus diperhatikan dengan baik. Sebab, menurutnya, Makassar adalah kota urban yang menopang perekonomian warga di Sulawesi Selatan.

“Aturannya harus jelas. Pikirkan segi ekonomi dan masalah kultur budaya kita di Makassar. Lalu dampaknya terhadap masyarakat itu juga harus jelas,” katanya.

Secara peribadi legislator fraksi NasDem ini menyebut tak mempermasalahkan kebijakan suket bebas Covid-19 diberlakukan. Hanya, kata dia, kebijakan ini seyogyanya tidak menambah masalah di masyarakat yang sudah terganggu akibat pandemi.

“Kalaupun diterapkan point perwalinya harus jelas,” katanya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro30 Mei 2024 17:49
Terima Kunjungan BRIN, Bupati Barru Suardi Saleh Koordinasi Percepatan Pembangunan BRIDA
Pedomanrakyat.com, Barru – Bupati Barru Suardi Saleh menerima Kunjungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Menara MPP lt.5 Ruang Kerja B...
Daerah30 Mei 2024 16:21
Partai NasDem Resmi Usung Nicodemus Biringkanae dan Darma Lelepadang di Pilkada Tana Toraja
Pedomanralyat.com, Makassar – Teka teki usungan Partai NasDem pada Pilkada Kabupaten Tana Toraja tahun ini terjawab sudah. Partai yang dipimpin ...
Metro30 Mei 2024 16:16
Tekan Inflasi Daerah, TPID Makassar Bersama BI dan Bulog Gelar Program MDC di Lima Pasar Rakyat
Pedomanrakyat.com, Makassar – Tim TPID Kota Makassar bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bulog melaksanakan kegiatan dalam rangka Pengendalian...
Metro30 Mei 2024 09:24
UPT Perbengkelan Dinas PU Makassar Lakukan Pemeliharaan Ban Mobil Sampah Tiap Kecamatan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makasssar melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perbengkelan melakukan pemeliharaan ...