Pedoman Rakyat, Makassar – DPRD Makassar kemarin memberikan reaksi keras terhadap sikap Pj wali kota Makassar Rudy Djamaluddin. Di mana, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lalo menilai Rudy Djamaluddin tak mematuhi instruksi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk melakukan rekonsiliasi pascapilwalkot Makassar.
Diantaranya karena tak hadirnya Rudy di penetapan Danny-Fatma hingga menolak komunikasi dengan Tim Transisi bertolak belakang dengan upaya rekonsiliasi yang diarahkan Nurdin Abdullah.
Tak hanya itu, Rudianto Lallo juga mendorong agar pelantikan Danny-Fatma bisa dipercepat ketimbang dengan daerah lainnya yang menggelar Pilkada serentak.
Baca Juga :
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat melantik Rudy Djamaluddin sebagai Pj wali kota Makassar
Pagi tadi, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menemui Gubernur Nurdin Abdullah. Rudy datang didampingi Kepala Bapenda Makassar Irwan R Adnan dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Irwan Bangsawan.
Nurdin Abdullah mengatakan, kedatangan Pj Wali Kota terkait membahas soal Danny Pomanto yang mengumpulkan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar di kediamannya, Jalan Amirullah, Makassar.
“Jadi bersama Kepala Bapemda dan Kepala Dinas Pendidikan. Mereka dampingi Pak Wali melaporkan beberapa hal. Termasuk Wali Kota terpilih yang kumpulkan pejabat itu,” katanya, Jumat (29/1/2021).
Nurdin menjelaskan bahwa terkait pemanggilan beberapa Aparatur Sipil Negera (ASN) tersebut tidak masalah. Namun, sebaiknya harus sesuai etika yakni Wali Kota terpilih berkoordinasi ke Pj Wali Kota. Ia pun meminta agar hal ini tak dibuat gaduh.
“Yang dilantik itu pakai lambang garuda loh, tidak ada bedanya dengan Pj, cuma yang membedakan satu dipilih rakyat, satu ditetapkan Kemendagri. Saya cuma berharap jangan buat gaduh,” tambahnya.
Sementara itu, Rudy Djamaluddin mengungkapkan pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang dikumpulkan Wali Kota terpilih Danny Pomanto akan diberikan sanksi. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan inspektorat sementara melakukan evaluasi.
“Yang menghadiri dievaluasi, yang jelas regulasi mengatakan aturan ASN itu lengkap. Tentu kalau ada yang melanggar, apa kira-kira. Ya kan pasti kita tidak boleh melakukan pembiaran,” ungkapnya.
Diketahui, Danny Pomanto telah mengundang sejumlah pejabat Pemkot ke kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, beberapa hari lalu. Mereka diminta untuk membantu persiapan pelantikan.
Mereka diantaranya, Kepala Bappeda Andi Khadijah Iriani, Kepala Dinas Dukcapil Aryati Puspasari Abadi, Kaban Litbang Nielma Palamba. Ada juga Kadis Perpustakaan Andi Siswanta Attas dan 15 mantan camat dan beberapa pejabat eselon lainnya.
Komentar