Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar diskusi publik dalam rangka peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB.
Diskusi publik Harlah ke-27 PKB ini mengangkat tema “Membaca Visi, Permasalahan, dan Prioritas Pembangunan Sulsel 2025–2030”, berlangsung di Sekretariat DPW PKB Sulsel, Jalan Basalamah, Makassar, Sabtu (19/7/2025).
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Di antaranya, Kepala Bappelitbangda Sulsel Dr. Setyawan Aswad, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Sulsel Dr. KH Afifuddin Harisah.
Baca Juga :
Kemudian, akademisi dari Unhas Dr. Agussalim, dan perwakilan masyarakat sipil dari Yayasan BaKTI, Yusia Palulungan.
Hadir pula dari unsur internal PKB, Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel Zulfikar Limolang.
Serta sejumlah anggota DPRD Sulsel seperti Andi Anwar Purnomo, Mudzakkar, dan Andi Ayoga Fadel Akbar. Selain itu, beberapa anggota DPRD Kota Makassar juga turut meramaikan diskusi.
Dalam sambutannya, Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, menekankan pentingnya keterlibatan publik secara langsung dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Selama ini kita tahu RPJMD seharusnya melibatkan masyarakat, tetapi realitasnya pelibatan itu kadang hanya formalitas lewat musrenbang yang seringkali dimobilisasi oleh elite. Akibatnya, aspirasi komunitas belum benar-benar masuk,” kata Azhar.
Ia menambahkan, RPJMD bukan sekadar harmonisasi visi-misi gubernur, melainkan harus mencerminkan kebutuhan daerah dan merespons isu-isu strategis seperti kemiskinan, kualitas lingkungan, literasi, serta kesenjangan sosial.
Menurutnya, diskusi ini juga menjadi wadah bagi anggota legislatif, khususnya dari PKB, untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu lokal yang aktual.
“Ini bukan hanya untuk memperkuat kapasitas teman-teman DPRD, tapi juga sebagai referensi perjuangan politik berbasis komunitas,” imbuhnya.
Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haikal, menambahkan bahwa partai politik (Parpol) memiliki tanggung jawab moral untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
“RPJMD saat ini sedang dibahas di DPRD. Sebagai partai yang mengusung prinsip rahmatan lil alamin, PKB berkewajiban mengajak publik berdiskusi, memberikan masukan, dan menjadikannya bahan saat fraksi menyampaikan pandangan,” jelas Haikal.
Selain itu kata Haikal, PKB juga dikenal sebagai partai yang mengedepankan prinsip rahmatan lil alamin untuk semesta alam, sehingga harus mendengar aspirasi. Meskipun hanya diwakili akademisi, tokoh masyarakat dan pemuda.
“Tapi minimal itu kita potret dan sampaikan pada saat pembahasan kebijakan di DPRD khsususnya pada pembahasan RPJMD ini,” ujarnya.
Olehnya itu lanjutnya, PKB harus memberika contoh baik, sebagaimana setiap pengambilan kebijakan publik, kalau perlu didiskusikan dengan masyarakat sehingga hasilnya benar partisipatif.
“Kita dengar masukan warga, tokoh, kemudian kita perjuangkan di level DPRD minimal provinsi dan Kabupaten dan Kota,” tutupnya.
Komentar