Pedoman Rakyat, Makassar – Sejumlah aset yang mulai diambil alih oleh pihak ketiga menjadi sorotan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Makassar. Seperti, Blok B Pasar Sentral, GMTD, dan Ruko di Jalan Urip Sumoharjo. Anggota DPRD Makassar, Kasrudi, menegaskan harus ada skala prioritas untuk menyelamatkan aset daerah tersebut.
Menurutnya, aset yang dikuasai pihak ketiga itu merupakan kelengahan dari Pemkot Makassar sebelum Danny Pomanto menjabat. “Ini kan kelengahan. Soal aset daerah itu sebenarnya bisa dikuasai dan dikelola sepenuhnya sama Pemkot. Makanya kita mendorong agar pihak Badan Pertanahan untuk segera membuatkan sertifikat,” kata Anggota Komisi A Bidang Hukum, Pemerintahan dan Aset DPRD Makassar itu.
Legislator dari Partai Gerindra itu juga mengungkapkan, bahwa hal ini sudah disampaikan pada monitoring evaluasi (Monev). DPRD kota Makassar mengaku siap menganggarkan untuk penyelamatan aset tersebut.
Baca Juga :
“Kalau pemkot butuh anggaran untuk pembuatan sertifikat, ya silakan datang ke kami. Nanti kita anggarkan. Ini juga sudah kami sampaikan di rapat monitoring evaluasi bersama Pertahanan beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Kendati demikian, Kasrudi mengakui anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat ini dinilai cukup besar. Makanya, untuk mengoptimalkannya diperlukan skala prioritas.
“Makanya kita tidak bisa sekaligus buatkan semua sertifikatnya. Karena kan asetnya masih banyak ini. Itulah kita minta Pemkot untuk buat skala prioritas. Supaya kita bisa lihat, mana yang urgent, mana yang mendesak, mana yang harus segera diselamatkan,” jelas Kasrudi.
Diketahui bahwa peralihan aset ini terjadi di era pemerintahan sejumlah penjabat (Pj) Walikota. Sebelumnya Danny mengaku bakal melakukan evaluasi atas kinerja beberapa SKPD yang dinilai ceroboh.
“Kita sangat sayangkan ini. Indikasinya, jelas ada campur tangan orang dalam. Tidak mungkin orang luar bisa berbuat leluasa kalau tidak ada dukungan dari orang dalam,” ujar Danny belum lama ini.
Komentar