DPRD Minta Status Lahan Proyek Koperasi Merah Putih di Pangkep Diperjelas

Nhico
Nhico

Rabu, 11 Maret 2026 10:53

DPRD Minta Status Lahan Proyek Koperasi Merah Putih di Pangkep Diperjelas

Pedomanrakyat.com, Pangkep – Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), memicu konflik lahan antara warga dan pemerintah daerah. Proyek tersebut menjadi sorotan karena tetap dilanjutkan di tengah sengketa kepemilikan tanah.

Persoalan ini bahkan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Selasa (10/3/2026).

Anggota DPRD Pangkep yang memimpin rapat, Lutfi Hanafi, menjelaskan lokasi pembangunan koperasi berada di sekitar area pasar yang sebelumnya merupakan bekas gedung KUD. Namun karena luas lahan tidak mencukupi, sebagian area pasar yang merupakan aset pemerintah daerah ikut dimanfaatkan.

“Lokasinya bersebelahan dengan pasar. Bekas gedung KUD digunakan, tetapi luasannya tidak cukup sehingga sebagian area pasar yang juga milik pemerintah daerah dimanfaatkan,” ujarnya.

Setelah pembangunan dimulai, muncul klaim dari warga yang menyebut sebagian lahan tersebut merupakan milik pribadi.

DPRD pun meminta pihak pertanahan turun langsung ke lokasi untuk memastikan status lahan.

Salah seorang warga, Saribulan, mengaku keberatan atas pembongkaran kios yang berdiri di atas tanah yang ia klaim sebagai miliknya.

“Kios memang dibangun pemerintah, tetapi tanahnya milik saya dan saya memiliki dokumen hak waris,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pangkep, Asykur Abu Bakar, menyampaikan bahwa Bupati Pangkep telah menginstruksikan penghentian sementara pembangunan Koperasi Merah Putih di lokasi yang masih bermasalah dengan masyarakat.

Koordinator Kabupaten Koperasi Merah Putih Pangkep, Safri, menjelaskan anggaran pembangunan berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Komando Distrik Militer 1421 Pangkajene dan Kepulauan yang disebut mengawasi pembangunan tersebut belum memberikan keterangan resmi.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro17 April 2026 08:02
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan...
Metro16 April 2026 23:24
Pendekatan Humanis Berbuah Hasil, PKL di BTP Bongkar Lapak Mandiri
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang poros BTP, Kecamatan Tamalanrea, Kamis (16/4/2026),...
Metro16 April 2026 23:03
Bahas LKPJ hingga Larut Malam, Komisi E Tegaskan Kesehatan Masyarakat Tak Boleh Dikompromi
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel...
Metro16 April 2026 22:40
Sekda Sulsel Buka High Level Meeting TP2DD 2026, Dorong Sinergi Optimalkan Pajak Daerah
Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka secara resmi High Level Meeting dan Asistensi C...