Pedomanrakyat.com, Palopo – Sejumlah mahasiswa di Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palopo pada Kamis, 20 Februari 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Yolan Johan, menyampaikan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang mereka anggap krusial dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Baca Juga :
“Empat poin tuntutan kami adalah mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), meminta pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.”
“Kemudian menolak keras pembentukan lembaga Danantara, serta mendesak Presiden untuk mengevaluasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” ujar Yolan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo dari fraksi PDI Perjuangan, Alfri Jamil menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Palopo dan telah dikirimkan kepada Presiden RI, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), serta DPR RI.
“Dari empat tuntutan tersebut, yang paling tajam adalah desakan untuk mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.”
“Kami mempertanyakan alasan di balik pemangkasan anggaran pendidikan, padahal dalam undang-undang ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Alfri.
Komentar