DPRD Pangkep Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2021

Nhico
Nhico

Kamis, 14 Juli 2022 11:09

Rapat Paripurna DPRD Pangkep.(F-INT)
Rapat Paripurna DPRD Pangkep.(F-INT)

Pedomanrakyat.com, Pangkep – DPRD Pangkep menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengar Pemandangan Umum Fraksi Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2021.

Dilaksanakan di Ruang Sidang ‘A’ Dprd Pangkep, Selasa 12 Juli 2022.

Rapat Paripurna dipimpin ketua Dprd Pangkep H.Haris Gani didampingi Wakil ketua 1 Indriani.

Dari enam fraksi yang tampil dalam penyampaian pemandangan umum fraksi, semuanya menerima Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Pangkep Tahun anggaran 2021 untuk dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Terkait program- program pemerintah dilingkup OPD , Fraksi- Fraksi dalam pemandangan umumnya menyoroti sejumlah hal.

Pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan H.Nurlinda menyampaikan perlunya pola tuntas dalam pekerjaan kegiatan fisik seperti perlunya perhatiannm serius pada lapangan tennis depan kantor Dprd dan lapangan tennis belakang Rujab bupati.

Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan Hj .St.Rabiah menyampaikan hasil kunjungannya ke lurah dan desa diwilayah kepulauan didapati masih adanya sejumlah pembangunan fisik yang belum terealisasi seperti pembangunan PUSTU di pulau Balang Caddi, pembangunan IGD di pulau Balang Lompo yang belum dikerjakan.

Fraksi Amanat Demokrasi yang dibacakan H.Amiruddin, berharap agar Ramperda sesuai dengan visi dan misi bupati menuju Pangkep HEBAT.

Fraksi Karya Pembangunan dalam pandangan umumnya yang disampaikan Sahrul menekankan perlunya penyelesaian pekerjaan setiap OPD karena adanya pemotongan anggaran.

Fraksi Nasdem yang dibacakan Ardiansah, menilai perlunya seluruh kegiatan disampaikan ke kecamatan, lurah dan desa.

Lebih tegas lagi pandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan Muhtar Sali, ST menyampaikan perlunya kerja keras pemerintah untuk pemenuhan hak – hak rakyat. Perlunya program tiap OPD menggunakan pola tuntas dalam pekerjaan seperti pembangunan kantor Capil yg belum rampung begitupula kantor dinas pertanian yang belum rampung, Ruang UGD Puskesmas Bowong Cindea yang bocor dll.

Menanggapi pandangan umum fraksi, Waki bupati dalam tanggapannya menganggap bahwa kritikan yang disampaikan juru bicara fraksi adalah obat untuk sama- sama kita kedepan membangun Pangkep yabg HEBAT,” Katanya.

Terkait adanya proyek yang mangkrak, pihaknya akan memanggil OPD terkait dan akan mempelajari dan akan turun untuk melihat termasuk yang ada dikepulauan, sedangkan mengenai kefisiplinan itu harga mati,” Katanya.

 Komentar

Berita Terbaru
Politik17 April 2026 16:31
PPP Sulsel Siapkan Muscab Serentak, Cari Pemimpin yang Mampu Hidupkan Mesin Partai
Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan bersiap menggelar musyawarah cabang (...
Politik17 April 2026 15:48
Gubernur Sulsel Ungkap Perkembangan Preservasi Jalan Ruas Makassar-Gowa dan Takalar Capai 26 Persen
Pedomanrakyat.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membeberkan update progres pelaksanaan program Multiyears Pro...
Ekonomi17 April 2026 15:33
Gak Perlu Jauh! Semua Kebutuhan Haji, Umrah dan Oleh-oleh Khas Timur Tengah Kini Hadir di Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Bursa Sajadah, pusat perlengkapan haji, umrah, dan oleh-oleh khas Timur Tengah terbesar di Indonesia, resmi membuka ca...
Daerah17 April 2026 15:20
1.856 ASN WFH, Pemkab Maros Pastikan Layanan Publik Tak Terganggu
Pedomanrakyat.com, Maros — Pemerintah Kabupaten Maros mulai menerapkan sistem work from home (WFH) bagi ASN secara penuh pekan ini. Dari total 6.392...