Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, dr Fadli Ananda, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memperhatikan dana sharing ke pemerinta kabupaten/kota.
Pasalnya, dana sharing yang diberikan ke pemerintah kabupaten/kota akan digunakan untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
“Jadi perlu memang kita dari komisi E memberikan pendapat untuk Pak Gubernur supaya menunda atau setidaknya memperhatikan bagaimana wilayah kesehatan ini menjadi prioritas utama,” kata dr Fadli, saat raker membahas skema pembagian dan pengelolaan dana sharing BPJS Kesehatan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga :
Legislator Fraksi PDIP itu juga mempertanyakan rencana pembangunan dua rumah sakit (RS) di Kabupaten Gowa dan di Kabupaten Luwu.
“Makanya saya kemarin sempat memprotes di rapat Banggar untuk pembangunan rumah sakit itu, karena rumah sakit itu membutuhkan kelayakan studi. Jangan sampai kita cuma pengen bermegah-megahan membuat rumah sakit, ternyata sama seperti di RS Sayang Rakyat,” jelasnya.
Begitu juga kata dia, untuk program klinik di kantor-kantor Dinas masih bisa ditunda, berbeda dengan pembayaran BPJS Kesehatan sangat penting, karena menyangkut hajat hidup masyarakat.
“BPJS telah memberikan tenggang waktu untuk kita, ini sudah luar biasa sekali pengorbanan dari BPJS itu sendiri,” beber dr Fadli.
Selain itu, dr Fadli juga mendorong Dinkes Sulsel agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel berobat di RSUD milik pemprov agar supaya mereka bisa merasakan bagaimana pelayanannya.
“Saran dari Pak Gub saya setuju sekali untuk kita mulai dari ASN aja dulu. ASN-nya Pemprov ini semua berobat di rumah sakit Pemprov, biar dia rasa-rasa juga bagaimana pelayanan di rumah sakit Pemprov,” ungkapnya.
“Karena kalau kita mau banyak pasien, ya memang pelayanan yang diperbaiki. Otomatis itu, pasien bakalan memilih rumah sakit yang pelayanannya lebih bagus, kira-kira seperti itu,” tambah Fadli.
Terkakhir, ia merekomendasikan untuk Pemprov meninjau kembali untuk kepersertaan BPJS, baik dana bagi hasil tersebut. Termasuk keputusan yang bisa memberikan dampak untuk pembagian dana sharing ini agar bisa lebih berjalan.
“Karena dana sharing ini agak susah kita tunda karena menyangkut betul-betul kesehatan masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan,” tutupnya.
Komentar