Pedomanrakyat.com, Makassar- Tim kuasa hukum tersangka kasus tindak pidana asusila AKBP M kini melapor balik pihak keluarga korban IS (13). Laporan tersebut, terkait dugaan pemerasan.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana mengatakan, pihaknya sementara mendalami laporan tersebut.
“Iya memang pengacara melaporkan adanya dugaan pemerasaan yang diterima SPK. Itu kasusnya akan dipelajari oleh penyidik Reskrim. Dipelajari dulu itu, kalau ada perkembangan nanti dilaporkan,” kata Komang, kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).
Baca Juga :
Sementara, kuasa hukum korban IS, Amiruddin menanggapi laporan tersangka AKBP M di Polda Sulsel. Ia mengatakan, bahwa dugaan pemerasaan itu sangat jauh dengan apa yang dilaporkan.
“Kalau saya melihat itu jauh dari pemerasaan. Bahwa itu adalah transaksional, kalau pun ada pemerasaan harus dibuktikan,” kata Amiruddin.
Sehingga Amiruddin mempertanyakan maksud laporan pemerasaan itu, apakah ada pengancaman atau pemerasan itu sendiri.
“Itu harus yang dipahami kuasa hukum tersangka. Transaksi yang dilakukan M dengan keluarga korban itu dari sebuah kesepakatan awal, dimana tersangka sudah menjalin komunikasi dengan ibu korban,” jelasnya.
Komunikasi AKBP M dengan keluarga korban, lanjut Amiruddin bahwa tersangka telah menjanjikan beberapa hal saat korban bekerja di rumahnya.
“Janjinya itu, tersangka akan membiayai sekolah korban, lalu tersangka berjanji akan menutupi biaya ekonomi keluarga korban. Nah, salah satu janji tersangka akan membayarkan kontrakan rumah korban. Jadi uang sebesar Rp 2,5 juta itu adalah untuk biaya kontrakan rumah yang sebenarnya Rp 5 juta,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Tim kuasa hukum AKBP M bakal melapor balik pihak keluarga bocah 13 tahun yakni IS.
Hal itu diungkapkan, Ketua MPW YLBH & GAN LMRRI Sulsel, Erwin Mahmud. Laporan itu ditujukan ke keluarga IS yang menjadi terduga korban rudapaksa AKBP M.
Kata Erwin, sebelum kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan AKBP M mencuat, pihaknya mengutarakan terdapat dugaan tindak pidana yang diperbuat keluarga IS.
“Kami temukan adanya dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu atau ada beberapa orang keluarga korban atau keluarga pelapor,” kata Erwin Mahmud.
Tindak pidana itu, meliputi dugaan human trafficking, pemerasan, pemberian keterangan palsu hingga pencemaran nama baik.
“Dugaan yang kami maksud dalam hal ini adalah pemerasan, menempatkan keterangan palsu, pencemaran nama baik. Dan terlebih lagi kami sangat khawatir apabila ini memang unsur dugaan (human) trafficking sangat jelas,” ujarnya.
Komentar