Pedomanrakyat.com, Makassar – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan (BKKBN) Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Novotel Makassar, Selasa (20/12/2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati dan Walikota se-Sulsel selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kabupaten Kota.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani mengatakan, rapat evaluasi ini merupakan salah satu wadah untuk memperkuat komitmen dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Baca Juga :
“Pertemuan ini selain sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, juga sebagai sarana evaluasi untuk melihat implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan di tahun 2022,” ujar Rita.
Diharapkan hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan program di tahun 2023 sehingga kebijakan percepatan penurunan stunting yang diambil dapat berjalan lebih efektif, efisiensi dan berkualitas.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen dan sinergitas bersama dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting sehingga dapat berjalan secara efektif, konvergen dan terintegrasi,” beber Rita
Sementara itu, Kepala DP3A-KB Sulsel, Andi Mirna mengatakan, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menurutnya, target penurunan angka stunting dari kondisi 24,4 persen tahun 2021 menjadi 14 persen tahun 2024.
Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting pada Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terdapat 19 indikator pencapaian target antara dan 72 indikator pencapaian target pelaksanaan melalui 5 pilar strategi nasional
“Ada 42 indikator kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan utuh oleh seluruh pihak di seluruh tingkatan daerah,” terang Mirna
Lanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Daerah agar memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran yang meliputi remaja, calon pengantin atau calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia nol hingga 59 bulan.
“Jadi Percepatan Penurunan Stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah di seluruh tingkatan wilayah didukung mitra kerja yang ada,” ujar Mirna.
Intervensi yang dimaksud ialah aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum serta sanitasi.
Hadir dalam rapat ini, Tenaga Ahli TGUPP Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. H.Veny Hadju, M.Sc, Ph.D memberikan arahan terkait upaya perubahan perilaku melalui KIE Pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Prof. Veny menekankan perlunya penguatan pada kelompok sasaran terkait pola konsumsi makanan bergizi dan seimbang dalam pencegahan Stunting dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada.
Selain itu terdapat sesi sharing experience pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting oleh Wakil Bupati Enrekang, Asman SE selaku Ketua TPPS Kabupaten Enrekang dengan Program Gempita dengan pendekatan Keluarga.
Untuk menurunkan angka Prevalensi Stunting dilakukan dengan mencegah lahirnya bayi stunting baru dan yang telah lahir tidak menjadi stunting baru.
Adapun rapat ini diikuti oleh 110 peserta lintas sektor terkait di provinsi dan dari 24 kabupaten kota se-Sulsel serta sejumlah organisasi profesi, perguruan tinggi dan mitra swasta.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatangan MoU antara BKKBN Sulsel dengan beberapa perguruan tinggi tentang kolaborasi dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting yaitu Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, IAIN Parepare, ITKES Tri Tunas Nasional Makassar dan STIK Makassar.
Selain itu diserahkan pula penghargaan Kepala BKKBN bagi kabupaten yang sukses melaksanakan Pelayanan Sejuta Akseptor dalam rangka Harganas tahun 2022 yakni Kabupaten Pangkep, Gowa dan Soppeng.
Komentar