Gubernur Andi Sudirman Beberkan Upaya Menurunkan Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan

Muh Saddam
Muh Saddam

Selasa, 04 Oktober 2022 16:56

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman

Pedomanrakyat.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sangat mendukung kebijakan satu peta.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat berdiskusi bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2022).

Diantaranya Menko Perekonomian, bapak Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto; Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono; bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Serta dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial Kemenko Perekonomian Aris Marfai; para Gubernur, Bupati/Walikota, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, dan Asosiasi.

“Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk mendukung Kebijakan Satu Peta. Hadirnya kebijakan satu peta ini, sangat mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan,” ungkap Andi Sudirman.

Untuk menurunkan permasalahan tatakan ini, Pemprov Sulsel telah melakukan revisi untuk Perda RTRW.

Hal itulah yang mendasari Gubernur Sulsel Andi Sudirman meraih penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yakni Penganugerahan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang melalui Revisi RTRW Provinsi.

“Kita telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Ini menjadi Perda RTRW pertama hasil terintegrasi RZWP3K dan UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Dengan hadirnya Perda RTRW ini, tindak lanjut rencana aksi, koordinasi lintas sektor sehingga Sulsel berhasil menurunkan secara drastis angka ketidaksesuaian tatakan dari 47.993 Ha (44,7 persen) menjadi 1.380 Ha (0,03 persen).

“Hadirnya kebijakan satu peta ini sangat memudahkan investasi. Kita harap, ini akan lebih memudahkan perencanaan pembangunan yang lebih tertata, termasuk dalam mengakomodasi sistem investasi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penyelesaian ketidaksesuaian peta dapat diselesaikan,” terangnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Metro22 November 2026 13:24
Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Ke...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...
Metro21 November 2026 19:31
Makassar Skill Competition 2026, Munafri: Kita Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia
Pedomanrakyat.com, Makassar – Melalui Makassar Skill Competition 2026, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ingin mendorong lahirnya tenaga ke...