Pedomanrakyat.com, Makassar – Guru Besar Universitas Hasanuddin, Rusnadi Padjung menilai impor beras yang selama ini dilakukan tidak berhasil menurunkan harga beras di dalam negeri.
Nyatanya, harga beras di lapangan masih tergolong tinggi. Dia menilai, sejak awal, kebijakan yang tepat adalah melakukan penyerapan ketimbang melakukan pengimporan.
Melansir data Info Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), harga beras per 4 Februari 2023 lalu masih di posisi tinggi yakni Rp 11.589 per kg dengan kondisi stok beras di PIBC sebagai barometer nasional hanya 12.234.
Baca Juga :
“Saya kira penyerapan itu harusnya dilakukan sejak awal sehingga impor tak perlu dilakukan. Toh nyatanya, impor beras tak berdampak pada kondisi harga dalam negeri,” ujar Rusnandi, Kamis (9/2/2023).
Bagi Rusnandi, satu-satunya jalan agar kondisi harga beras berangsir turun adalah melakukan penyerapan secara maksimal. Apalagi panen raya di sejumlah sentra sudah di depan mata. Saat ini petani tengah menanti upah mereka terbayarkan.
“Makanya lakukan penyerapan. Jangan biarkan petani rugi karena mereka sudah bekerja keras melakukan penanaman. Kalau serapanya bagus otomatis harganya juga akan turun,” katanya.
Berdasarkan data KSA BPS, kemudian setanding crop, laporan daerah dan tinjauan di lapangan beras Indonesia dalam kondisi melimpah.
Produksi beras di Jawa Barat misalnya, hasil panen padi pada Februari dan Maret masing-masing 392.805 ton dan 893.428 ton.
Di Banten, pada Februari dan Maret masing-masing 153.386 ton dan 180.500 ton, di Jawa Tengah pada Februari dan Maret masing-masing 793.284 ton dan 1,23 juta ton.
Rusnandi menilai, kondisi tersebut harus segera dilakukan langkah cepat oleh Bulog. Sebab jika tidak, kondisi harga beras yang ada saat ini akan tetap mahal dan masyarakat kehilangan daya beli.
“Bulog tidak bisa beralasan untuk tidak serap karena panen padi dimulai bulan Januari hingga April dan berdasarkan data KSA BPS, prognosa panen padi Februari 2023 seluas 1,0 juta hektar dan Maret seluas 1,9 juta hektar,” katanya.
Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto menilai kebijakan impor beras merupakan manuver politik dari segelintir orang yang ingin mencari keuntungan.
Alhasil, meski beras impor ada namun kondisi harga dalam negri tetap tinggi.
Bagi Dian, kebijakan impor beras tak bisa diukur dari perspektif hitam dan putih. Kebijakan tersebut pasti melibatkan pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
“Kemdag sebagai regulator yang memutuskan kebijakan impor. Dalam kasus impor kemarin, CBP menipis kenapa Bulog tidak melakukan penyerapan disaat panen raya? bagainana dengan Zulhas (Menteri perdagangan) yang cendrung cari aman,” jelas Dian dalam tulisanya di koran kontan.
Komentar