Haji 2021 Batal, DPR RI Tetap Apresiasi Kemenag

Pedoman Rakyat, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran atas kesungguhan dalam mempersiapkan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia 1442H/2021M, meski pandemi Covid-19 masih melanda.

Menurut Yandri, Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Agama mengetahui persis dan langsung terlibat dalam persiapan segala hal di dalam negeri untuk mempersiapkan keberangkatan calon jemaah haji dengan membentuk panitia kerja (Panja) BPIH 2021.

“Dari hasil Panja Haji Komisi VIII DPR RI, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa secara prinsip kami tidak menemukan ada hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Kementerian Agama, baik dalam hal persiapan haji, manasik dan persiapan lainnya termasuk rapat bersama BPKH,” kata Yandri Susanto dalam konferensi pers bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

Yandri menambahkan Komisi VIII DPR RI dalam rapat terakhir dengan Menteri Agama melihat kondisi kenikinian dan bersepakat bahwa haji tahun ini negara Indonesia belum bisa memberangkatkan calon jemaah haji. “Yang paling penting saat ini adalah keselamatan calon jemaah haji. Sebab pandemi Covid-19 masih melanda,” ujarnya.

“Nah ini kami mengapresiasi kesungguhan Menteri Agama. Kemenag dan DPR terus memantau sampai detik-detik terakhir terkait kemungkinan. Dari persiapan teknis yang kami hitung bersama Menteri Agama, kami memutuskan tidak memungkinkan lagi untuk memberangkatan calon jemaah haji di tengah belum adanya kepastian dari pemerintah Saudi Arabia. Apa yang diputuskan oleh Menteri Agama sejalan dengan apa yang dibahas Panja BPIH,” sambungnya.

Yandri juga mengingatkan masyarakat Indonesia akan bahaya hoax dan berita tidak benar. Misalnya, ada yang mengatakan haji tahun ini tidak jadi diberangkatkan karena ada utang kepada Saudi Arabia, itu hoax.

“Itu ternyata berita bohong. Tidak benar sama sekali. Saya ulangi tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan putusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini karena ada utang pemondokan, katering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, aman, dan aman. Kami mohon kepada calon jemaah haji tidak perlu risau, gundah gulana karena tidak berangkat tahun ini. Intinya uang yang bapak ibu setor sangat aman,” tandas Yandri.

“Sekali lagi kami mendukung atas keputusan yang sudah kita ambil. Mudah-mudahan dengan keputusan ini ada sebuah kepastian bagi calon jemaah haji. Dan tertundanya keberangkatan calon jemaah haji semakin menambah pelayanan kepada jemaah haji ke depannya. Kami berharap kepada pemerintah Indonesia tetap melakukan lobi agar penerbangan dibuka. Karena kalau hajinya tidak bisa, mungkin kita bisa memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan umrah di masa mendatang. Dan ini bukan tugas Kementerian Agama, melainkan Kemenlu, Kemenhub dan pihak lainnya,” tutupnya.