Pedomanrakyat.com, Makassar – Sejauh mana negara telah memenuhi amanat konstitusi dalam menjamin hak pendidikan masyarakat? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam dialog publik yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Universitas Negeri Makassar (UNM), Selasa (20/10/2026).
Mengangkat tema “Menggugat Pasal 31 UUD 1945: Evaluasi Hukum Kinerja Pendidikan Nasional dan Arah Kedaulatan Republik”, diskusi berlangsung di Ballroom B Pinisi UNM, Makassar.
Forum ini menjadi ruang bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan pendidikan nasional, sekaligus melihat kembali pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Dialog dipandu Fabian Maulana dengan menghadirkan tiga pemateri dari latar belakang berbeda, yakni M. Yunasi Ridhoh, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNM; Andi Makmur Burhanuddin, Anggota DPRD Kota Makassar; serta Akbar Idris, penggiat pendidikan.
Ketiganya membahas sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari efektivitas kebijakan pemerintah, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, tata kelola anggaran, hingga tantangan mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembahasan juga menyoroti masih pentingnya memastikan amanat konstitusi tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Selain persoalan anggaran dan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, akses pendidikan di wilayah terpencil, kesejahteraan masyarakat, serta relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan turut menjadi perhatian.
Melalui dialog tersebut, HMI Korkom UNM mendorong agar diskusi tidak hanya berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan alternatif solusi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan intelektual dan kontrol sosial. Mahasiswa diharapkan aktif mengawal kebijakan publik, menyampaikan kritik, serta menghadirkan gagasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
HMI Korkom UNM berharap dialog tersebut dapat membangun kesadaran bersama bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan komitmen negara, pengawasan publik, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sebab, pendidikan bukan sekadar urusan program dan regulasi, melainkan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Komentar