Pedomanrakyat.com, Pangkep – Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Dishub Pangkep) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep didemo oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima (IPMA Kalmas), Jum’at (3/6/2022).
Berjumlah puluhan orang, demonstran tersebut menyoal fungsi Dishub Pangkep. dalam hal ini bidang kelautan serta bidang sarana dan prasarana untuk nelayan kepulauan terluar Kabupaten Pangkep. Demonstran juga meminta agar segera menyediakan transportasi laut yang layak untuk masyarakat pulau.
Jenderal Lapangan, Fadli mendesak Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) untuk mengganti Kepala Dinas Perhubungan Pangkep, demonstran juga mendesak DPRD Pangkep untuk serius mengawal aspirasi dari kepulauan sampai ke pemerintah daerah.
Baca Juga :
“Selama ini masyarakat Liukang Kalmas yang bagian dari Kabupaten Pangkep itu terkesan kurang diperhatikan oleh Dinas Perhubungan yang membidangi transportasi dan keselamatan jiwa para nelayan, adanya kejadian KM Ladang Pertiwi itu sebuah bukti bahwa apa tugas Dinas Perhubungan selama ini,” jelasnya.
Sementara itu, Ardan selaku koordinator lapangan menyebut, aspirasi ini sangat penting karena kejadian yang serupa dengan KM Ladang Pertiwi itu tering terjadi, sudah ada beberapa kapal yang tenggelam di Liukang Kalmas, dirinya juga menduga jika Dinas Perhubungan selama itu tidak melakukan apa-apa.
“Hari ini kami menyuarakan aspirasi karena kejadian yang serupa dengan KM Ladang Pertiwi itu, sudah ada 5 kapal senasib dengan KM Ladang Pertiwi, jadi besar dugaan kami jika Kepala Dinas Perhubungan Pangkep ‘tertidur’ selama ini,” tegasnya.
Ditambahkan, saat ini Sabuk Nusantara 66 itu belum meng-cover semua desa yang ada di Liukang Kalmas, kata Ardan, saat ini banyak warga Liukang Kalmas di Makassar tidak bisa pulang kampung karena otoritas pelabuhan Paotere Makassar menegaskan larangan kapal ekspedisi muat penumpang.
“Banyak pulau yang belum tercover oleh rute kapal penumpang, jadi saat ini banyak saudara kami masyarakat pulau yang ada di Makassar, itu tidak bisa pulang karena otoritas pelabuhan Paotere Makassar menegaskan pengumuman melarang kapal ekspedisi dan kapal nelayan mengangkut penumpang, maka dari itu kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk memberikan solusi,” tambahnya.
Diketahui, aksi di dinas perhubungan Pangkep tersebut sempat memanas sebelum demonstran diajak masuk untuk audiens. Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan sementara berada di Jakarta.
Komentar