Pedoman Rakyat, Makassar – Pelantikan paslon terpilih di Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi diharapkan sesuai jadwal awal yakni pada 17 Februari mendatang.
Pasalnya, pada Pilwalkot Makassar tidak berujung pada sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dari dasar itu, DPRD Makassar mendesak agar pihak pemerintah provinsi (Pemprov) memproses surat hasil paripurna penetapan pemenang Pilwalkot Makassar.
Baca Juga :
Di mana diketahui, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo sebelumnya mengantarkan hasil penetapan ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sulsel, untuk selanjutnya di proses ke Mendagri.
Hanya saja, kabar pemprov Sulsel yang digawangi oleh Gubernur Nurdin Abdullah diduga memperlambat proses ke Mendagri. Hal ini dikemukakan, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, pagi tadi
Kepada awak media, pemilik tagline Anak Rakyat itu mengaku mendapat kabar bila pelantikan pemenang Pilwalkot Makassar akan ditunda atau tidak sesuai dengan jadwal 17 Februari.
Pemrov Sulsel, kata dia, akan ada Plh khusus daerah yang tidak berperkara proses pilkadanya di MK. Sehingga pelaksanaan pelantikan yang jadwalnya 17 Februari tersebut berpotensi ditunda.
Bila itu benar, menurut Rudi artinya pemprov Sulsel sengaja memancing kemarahan rakyat di Kota Makassar.
Dasar mengapa pemenang Pilwalkot Makassar dilantik sesuai jadwal yakni 17 Februari, lanjut Rudi, karena tak ada sengketa.
Berbeda misalkan, ada sengketa, tentunya harus menunggu proses di MK.
“Bukan desakan ini tanpa dasar. Ini sengketa tidak ada. Artinya tahapan ditegakkan sesuai jadwal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan ke publik adalah suara rakyat.
“Jika pelantikan ditunda-tunda, warga Makassar bisa saja marah,” lanjut Rudianto Lallo.
Harusnya Gubernur Sulsel, lanjut Rudi, mendorong agar Makassar ini segera dilantik karena sudah lama kekosongan.
“Sebagai Ketua DPRD, saya ingatkan itu. Kalau kemudian misalkan benar Gubernur berlama-lama, malah dia yang memainkan peran menunda-nunda, saya takutnya rakyat Makassar marah sama Gubernur,” tegas Rudi.
Maaf saja, lanjut Rudi, bila paslon Danny-Fatma tak dilantik sesuai jadwal awal, sama halnya membenarkan kesimpulan banyak orang gubernur Sulsel Nurdin Abdullah seperti tak menerima hasil Pilwalkot Makassar 9 Desember lalu.
“Pembuktiannya di sini. Jadi, bila tertunda pelantikan sama halnya membenarkan kesimpulan itu. Kami harap Pak Gubernur tidak seperti itu,” tutup pemilik tagline Anak Rakyat itu.
Di tempat lain, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala, mengaku sedang berada di Jakarta. Ia mengaku sedang memproses surat yang sebelumny diteruskan oleh DPRD Makassar.
“Kami sudah proses, tunggu saja,” singkatnya.
Komentar