Jokowi Jengkel Anggaran Stunting Miliaran Habis Dipakai Perjalanan Dinas: Dipelototi Saja Masih Ada yang Bablas

Nhico
Nhico

Rabu, 14 Juni 2023 14:50

Jokowi. (F-INT)
Jokowi. (F-INT)

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan miliaran Rupiah anggaran yang tidak benar. Menurutnya, dari miliaran anggaran itu dihabiskan untuk perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, Rp10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp10 miliar. Coba dilihat detil,” katanya di Rakornas BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).

“Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu enggak ada Rp2 miliar,” tambahnya.

Menurutnya, banyak istilah-istilah penggunaan anggaran yang aneh dan tidak sesuai sasaran. Dia menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak konkret tersebut.

“Ini ada di APBD enggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran Rp2,5 miliar. Rp2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp2,5 miliar. Rp1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah,” ujarnya.

“Itu nanti sisanya yg Rp0,6 miliar, yang Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu. Untuk pameran, jelas,” papar Jokowi.

Dia meminta BPKP mengarahkan pemerintah daerah dan pusat untuk menggunakan anggaran dengan konkret. Sehingga, hasilnya bisa produktif.

“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan yang nggak pusat, nggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara,” pungkas Jokowi.

 Komentar

Berita Terbaru
Olahraga15 Oktober 2026 20:04
Tembus 605 Peserta, Kosong Tujuh Fun Run 2026 Siap Guncang Serui
Pedomanrakyat.com, Serui – Antusiasme masyarakat menyambut Kosong Tujuh Fun Run 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, terbilang tinggi. Hingga p...
Metro15 Oktober 2026 19:27
Empat Kali Disurvey: Kanal Sinrijala Tak Kunjung Dikerja, Mahmud Siap Fasilitasi ke BBWS Pompengan Jeneberang
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan data desil yang menghambat akses anak terhadap bantuan pendidikan hingga tanggul Kanal Sinrijala yang tak ku...
Metro15 Oktober 2026 18:25
Sambut 357 Tahun Provinsi Sulawesi Selatan, Disnakertrans Gelar Job Fair 2026
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel akan mengg...
Metro15 Oktober 2026 17:21
Pemkot Makassar Perkuat Jaminan Sosial Pekerja Rentan, Appi Paparkan Inovasi di Jamsostek Award
Pedomanrakyat.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah inovasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bag...