Pedomanrakyat.com, Makassar – Pasca kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus 2025, pemerintah pusat dan Pemkot Makassar bergerak cepat memastikan percepatan pembangunan kembali fasilitas wakil rakyat tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025).
Dirjen Dewi hadir bersama rombongan pejabat Kementerian PU dan disambut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, serta jajaran pimpinan dan Sekretariat DPRD.
Baca Juga :
Dalam peninjauan, Dewi mengungkapkan hasil kaji cepat menunjukkan dua massa bangunan terdampak. Gedung utama yang dibangun tahun 1986 mengalami kerusakan berat dan direkomendasikan untuk direkonstruksi total. Sementara gedung tambahan yang baru dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan sehingga cukup direhabilitasi.
“Bangunan lama sudah berusia lebih dari 40 tahun. Standarnya tidak sesuai lagi dengan ketentuan saat ini, baik jalur evakuasi, sistem kebakaran, maupun ketahanan gempa. Karena itu kami usulkan rekonstruksi penuh,” jelas Dewi.
Ia menambahkan, skema rekonstruksi memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset lama yang masih tercatat sebagai aset negara. Estimasi awal rehabilitasi seluruh bangunan sebelumnya mencapai Rp50–55 miliar, namun dengan opsi rekonstruksi, angka tersebut akan dihitung ulang. Pemerintah Kota Makassar sendiri telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang DPRD saat ini.
Dirjen Dewi menargetkan rehabilitasi gedung baru (2024) dapat selesai Desember 2025, sehingga awal 2026 sudah bisa difungsikan kembali. Adapun rekonstruksi gedung lama akan segera diajukan setelah kajian teknis tuntas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif langkah Kementerian PU yang turun langsung meninjau lokasi. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai standar konstruksi terkini.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung yang bukan hanya memulihkan fungsi, tetapi juga lebih representatif, aman, dan siap menghadapi risiko bencana,” tegas Munafri.
Pemkot Makassar memastikan akan terus mengawal koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan kembali Gedung DPRD dapat segera terealisasi.
Komentar