Pedomanrakyat.com, Makassar – Penanganan Jalan Syekh Yusuf yang selama ini belum jelas kewenangan pengelolaannya menjadi perhatian Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Andi Kadir Halid.
Kadir Halid mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengambil langkah perbaikan terhadap ruas jalan tersebut pada 2027.
Hal itu disampaikan Kadir Halid saat melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Makassar, Minggu (1/11/2026).
Baca Juga :
Dalam kegiatan tersebut, legislator Fraksi Golkar yang juga anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Makassar A itu didampingi Lurah Karunrung, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Kadir mengungkapkan, dirinya telah meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel memperjelas penanggung jawab penanganan Jalan Syekh Yusuf.
Pasalnya, ruas jalan tersebut selama ini disebut tidak diakui sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar maupun Pemerintah Kabupaten Gowa.
“Kemarin saya panggil Dinas Bina Marga. Saya tanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap Jalan Syekh Yusuf ini. Makassar tidak mengakui, Gowa juga tidak mengakui. Kalau begitu, jangan sampai jalan ini terlantar,” ungkap Kadir.
Setelah berkoordinasi dengan dinas terkait, ia menyebut Jalan Syekh Yusuf telah masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, ia berharap perbaikan ruas jalan tersebut dapat diakomodasi melalui anggaran Pemprov Sulsel pada tahun depan.
“Insyaallah tahun depan mungkin sudah ada anggaran untuk perbaikan Jalan Syekh Yusuf ini. Karena memang sudah masuk kewenangan provinsi,” ujarnya.
Selain persoalan jalan, Kadir juga menyoroti kondisi drainase di kawasan tersebut yang dinilai perlu mendapat perhatian. Drainase yang rusak dan berukuran sempit disebut menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air.
Ia pun meminta Dinas Bina Marga tidak hanya memperhatikan perbaikan badan jalan, tetapi juga memastikan sistem drainase dibenahi agar persoalan genangan tidak terus berulang.
“Saya sudah ingatkan Pak Kadis supaya ini diperhatikan dan diperbaiki. Jangan hanya jalannya, drainasenya juga harus dibenahi supaya masyarakat tidak terus menghadapi persoalan genangan,” katanya.
Kadir menambahkan, Pemprov Sulsel juga tengah mendorong penambahan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk penanganan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mengakomodasi sejumlah ruas jalan yang belum tertangani melalui program pembangunan multiyears.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut agar kualitas infrastruktur di Sulawesi Selatan semakin merata.
Ia berharap perbaikan infrastruktur, termasuk Jalan Syekh Yusuf, dapat masuk dalam prioritas program pemerintah provinsi sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Komentar