Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya polemik di media sosial terkait tidak terpilihnya salah satu peserta asal Kota Makassar pada seleksi calon Paskibraka tingkat nasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, mengatakan pihaknya memahami perhatian publik terhadap proses seleksi tersebut. Namun ia memastikan seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan melibatkan tim seleksi nasional.
Baca Juga :
- HKG PKK ke-54 dan Dekranas ke-46, Sulsel Canangkan Gerakan Minum MMS Serentak bagi 54.000 Ibu Hamil
- Sekda Sulsel Apresiasi Komik “Safe Space” Karya Anak 13 Tahun yang Angkat Pentingnya Perlindungan Anak
- Jelang Pembukaan 46 Tahun Dekranas, Sulsel Optimistis Pameran Perluas Pasar Produk Kriya dan Wastra Nusantara
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Di mana yang diseleksi ini adalah utusan terpilih dari Kabupaten dan Kota. Untuk seleksi ke tingkat Pusat itu dilakukan oleh panitia seleksi dari Pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” kata Bustanul di Makassar, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, tim seleksi terdiri atas unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang turut melakukan penilaian secara langsung selama tahapan seleksi berlangsung.
Ia menjelaskan, penilaian peserta tidak hanya berdasarkan tes akademik atau wawasan kebangsaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesamaptaan, keterampilan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, serta hasil evaluasi menyeluruh dari tim seleksi.
“Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan,” jelasnya.
Pemprov Sulsel, lanjut Bustanul, juga terbuka terhadap evaluasi maupun klarifikasi apabila DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik tersebut.
“Kami menghormati perhatian publik dan siap memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang dapat diluruskan secara objektif,” katanya.
Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses dan mekanisme seleksi dipahami secara utuh.
Meski tidak terpilih menjadi utusan Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, peserta yang mengikuti seleksi tetap berkesempatan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya menjaga proses seleksi Paskibraka tetap menjunjung nilai objektivitas, integritas, serta semangat persatuan sebagaimana nilai dasar Pancasila.
Komentar