Komisi D DPRD Sulsel Gelar RDP, Bahas Keberlanjutan Pertashop sebagi Penyalur BBM Resmi

Muh Saddam
Muh Saddam

Senin, 10 Maret 2025 21:12

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait penyampaian Aspirasi Keberlanjutan SPBU UMKM Pertashop sebagai Lembaga Penyalur BBM Mitra Pertamina.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Kadir Halid dan dihadiri Anggota komisi, berlangsung di ruang rapar komisi lantai 6, tower DPRD Sulsel, Senin (10/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan bahwa, RDP kali menyepakati beberapa hal. Pertama, gabungan Pengusaha pertashop melalui sprindo migas mengharapkan agar Pertashop dapat menjual pertalite kembali.

“Kedua Perbedaan Harga pertamax dan pertalite tidak terlalu tinggi /disparitas harga pertalite dan pertamax ditinjau kembali,” kata Kadir, saat membacakan simpulan rapat.

Ketiga kata Kadir, mrminta PT. Pertamina untul segera melakukan penyampaian surat edaran penertiban BBM Ilegal ke Pemerintah Daerah di Sulawesi selatan dalam satu minggu ke depan.

“Surat dikirimkan ke Bupati Kepala Daerah dengan tembusan komisi D DPRD Sulawesi Selatan,” terangnya.

Sementara itu, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sulawe, I Gusti Bagus Suteja, mengapresiasi undangan RDP dari komisi D dprd sulsel.

“Intinya pertaminan akan mensupport terkait kelangsungan bisnis teman-teman pertashop, karena pertashop ini merupakan lembaga penyalur resmi pertamina,” beber Suteja.

Suteja menuturkan bahwa, tentunya tindak lanjutnya dari RDP ini sesuai dengan kewenanga. Dimana tentu pertamina mensupport terkait eksistensi pertashop.

“Karena pertashop ini merupakan ujung tombak pertaminan untuk memasarkan prodak berkualitas pada masyarakat, khsusunya di Sulsel,” terangnya.

Lanjut Suteja, terkait dengan surat edaran itu, pihaknya sudah sering mengeluarkan. Namun tentu rekomendasi dari RDP ini merupakan penegaskan kembali.

“Bahwa pertamina tidak bisa sendiri karena pertaminan tentunya perlu support dari pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah kabuoaten, dan juga APH dan terkait,” jelas Suteja.

“Tadi juga malah mendorong tim menitoring gabungan untuk memudahkan memonitor penyaluran BBM ini agar lebih tepat sasaran ke masyarakat,” tutupnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro02 Juli 2026 16:30
Wawali Makassar Aliyah Hadiri ICE APEKSI 2026, Perkuat Kolaborasi dan Promosikan Potensi Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri rangkaian kegiatan Indonesia City Expo (ICE) dalam agen...
Metro02 Juli 2026 14:34
Program MYP Dipuji DPRD Sulsel, Fraksi Nasdem: Gubernur Layak Disebut Bapak Pembangunan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Mizar Roem, memberikan apresiasi terhadap jawaban Gubernur Sulsel, Andi ...
Politik02 Juli 2026 14:25
Panitia Musda XI Golkar Sulsel Tunggu Jadwal Ketum Bahlil, Hotel dan Teknis Sudah Siap
Pedomanrakyat.com, Makassar – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Selatan memastikan seluruh persiapan pelaksanaan Musda...
Daerah02 Juli 2026 14:17
Sekda Lutim Tekankan Sinergi OPD untuk Capai Target PAD 2026
Pedomanrakyat.com, Lutim – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan A...