Komisi D DPRD Sulsel Gelar RDP, Bahas Keberlanjutan Pertashop sebagi Penyalur BBM Resmi

Muh Saddam
Muh Saddam

Senin, 10 Maret 2025 21:12

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait penyampaian Aspirasi Keberlanjutan SPBU UMKM Pertashop sebagai Lembaga Penyalur BBM Mitra Pertamina.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Kadir Halid dan dihadiri Anggota komisi, berlangsung di ruang rapar komisi lantai 6, tower DPRD Sulsel, Senin (10/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan bahwa, RDP kali menyepakati beberapa hal. Pertama, gabungan Pengusaha pertashop melalui sprindo migas mengharapkan agar Pertashop dapat menjual pertalite kembali.

“Kedua Perbedaan Harga pertamax dan pertalite tidak terlalu tinggi /disparitas harga pertalite dan pertamax ditinjau kembali,” kata Kadir, saat membacakan simpulan rapat.

Ketiga kata Kadir, mrminta PT. Pertamina untul segera melakukan penyampaian surat edaran penertiban BBM Ilegal ke Pemerintah Daerah di Sulawesi selatan dalam satu minggu ke depan.

“Surat dikirimkan ke Bupati Kepala Daerah dengan tembusan komisi D DPRD Sulawesi Selatan,” terangnya.

Sementara itu, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sulawe, I Gusti Bagus Suteja, mengapresiasi undangan RDP dari komisi D dprd sulsel.

“Intinya pertaminan akan mensupport terkait kelangsungan bisnis teman-teman pertashop, karena pertashop ini merupakan lembaga penyalur resmi pertamina,” beber Suteja.

Suteja menuturkan bahwa, tentunya tindak lanjutnya dari RDP ini sesuai dengan kewenanga. Dimana tentu pertamina mensupport terkait eksistensi pertashop.

“Karena pertashop ini merupakan ujung tombak pertaminan untuk memasarkan prodak berkualitas pada masyarakat, khsusunya di Sulsel,” terangnya.

Lanjut Suteja, terkait dengan surat edaran itu, pihaknya sudah sering mengeluarkan. Namun tentu rekomendasi dari RDP ini merupakan penegaskan kembali.

“Bahwa pertamina tidak bisa sendiri karena pertaminan tentunya perlu support dari pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah kabuoaten, dan juga APH dan terkait,” jelas Suteja.

“Tadi juga malah mendorong tim menitoring gabungan untuk memudahkan memonitor penyaluran BBM ini agar lebih tepat sasaran ke masyarakat,” tutupnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional02 Oktober 2026 18:23
Kemenhut Matangkan Pembentukan BP-GMN: Tiga Mandat Utama dari Perlindungan, Pemulihan hingga Ekonomi Masyarakat
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mematangkan pembentukan Badan Pen...
Metro02 Oktober 2026 17:25
Makassar Jadi Pilot Project Reformasi JKN, Appi: Ini Untuk Kepentingan Pelayanan Masyarakat
Pedomanrakyat.com, Makassar – Dibawa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pi...
Nasional02 Oktober 2026 16:22
Kemenhut Perkuat Meritokrasi, Manajemen Talenta Jadi Dasar Pengisian Jabatan
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur melal...
Daerah02 Oktober 2026 14:48
Tiga Damkar Pangkep Gugur, Kemendagri Beri Bantuan untuk Ahli Waris
Pedomanrakyat.com, Pangkep — Duka atas gugurnya tiga petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pangkep turut mendapat perhatian dari Kementerian ...