Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membidangi Pembangunan, menilai PT Vale tidak punya kontribusi nyata terhadap perkembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengevaluasi kontrak dari PT Vale.
“Kita di DPRD mendorong agar kontrak PT Vale ini yang berakhir di 2025 ini bisa di evaluasi dan sebisah mungkin ini diserahkan ke penguasa nasional atau ke pengusaha lokal,” kata Rahman Pina, di Tower DPRD Sulsel, Senin (14/3/2022).
Baca Juga :
Legislator fraksi Golkar Sulsel ini menilai bahwa, di Sulsel sudah mempunyai banyak pengusaha yang bukan hanya punya pengalaman di bidang pertambangan nasional, tapi juga sudah mancanegara.
“Jadi pada misalnya potensi ini kita serahkan terus-menerus ke pengusaha asing, saya kira sudah saatnya pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha lokal itu di berdayakan,” tegas Rahman Pina.
Pria yang akrab disapa RP ini mengungkapkan bahwa, saat ini, baik Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim), sama sekali tidak punya pembagian hasil.
“Jadi, kita (Pemprov Sulsel) hanya kebagian pajak air, selebihnya tidak ada,” ujarnya.
Olehnya itu kata dia, diharapkan kalau pembicaraan terkait dengan saham, sudah saatnya Pemprov dan Pemda Lutim, diberikan hak, diberikan kewenangan.
“Paling tidak mendapat kursi yang memadai dalam hal kepemilikan saham di PT Vale,” pungkasnya.
Komentar