Pedomanrakayat.com, Makassar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatanmengadakan Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Claro Makassar, pada Sabtu (22/2/2025).
Kegiatan ini yang dilaksanakan KPU Sulsel ini dalam rangka menyusun laporan evaluasi Pemilu 2024, yang menjadi amanat Undang-Undang.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, dalam sambutannya menyatakan bahwa evaluasi merupakan langkah penting bagi organisasi modern untuk terus beradaptasi dengan kondisi eksternal.
Baca Juga :
“KPU Provinsi wajib melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pemilu dan menyusun laporan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel,” ujar Hasbullah
Hasbullah menjelaskan bahwa pendekatan evaluasi menggunakan empat dimensi utama, yaitu dimensi tahapan, non-tahapan, kelembagaan, dan eksternal.
“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan catatan penting bagi keempat dimensi tersebut,” tambahnya.
Salah satu isu yang disoroti dalam evaluasi ini adalah kendala yang muncul pada proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasbullah mengungkapkan bahwa akses publik terhadap informasi sering menjadi masalah.
“Kadang masyarakat sulit mendapatkan akses, dan ini selalu menjadi persoalan yang muncul dalam proses sengketa. KPU sebagai pelaksana teknis harus lebih terbuka,” terang Hasbullah.
Untuk meningkatkan transparansi, KPU RI telah menetapkan bahwa masyarakat dan media memiliki hak untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di setiap TPS.
“Harapan kami, residu yang muncul dalam pemilu sebelumnya dapat diminimalkan melalui evaluasi ini,” kata Hasbullah.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para pakar yang memberikan masukan terkait format dan substansi evaluasi.
Hasbullah berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi positif yang menjadi dasar laporan evaluasi KPU Sulsel.
“Evaluasi ini adalah bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga proses demokrasi di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih baik dan transparan,” pungkasnya.
Komentar