Pedomanrakyat.com, Makassar – Jumlah pemilih di Sulawesi Selatan bertambah 30.471 orang atau 0,43 persen pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III 2026. Berdasarkan rekapitulasi 24 kabupaten/kota, total pemilih tercatat mencapai 7.044.182 orang.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil PDPB Triwulan II 2026 yang mencatat 7.013.711 pemilih. Pada periode terbaru, pemilih laki-laki berjumlah 3.430.322 orang dan perempuan 3.613.860 orang.
Kenaikan bersih tersebut terdiri atas penambahan 16.134 pemilih laki-laki dan 14.337 pemilih perempuan. Perubahan data merupakan bagian dari pemutakhiran berkelanjutan yang mencakup pencermatan pemilih baru, perubahan elemen data, perpindahan domisili, serta pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.
Baca Juga :
Rekapitulasi PDPB Triwulan III dilaksanakan secara serentak oleh KPU di 24 kabupaten/kota pada 29 September 2026.
Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Sulawesi Selatan, yakni 1.087.730 orang. Jumlah itu terdiri atas 527.512 pemilih laki-laki dan 560.218 pemilih perempuan.
Kabupaten Bone menyusul dengan 626.014 pemilih, kemudian Kabupaten Gowa sebanyak 609.766 pemilih.
Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni 107.095 orang. Berikutnya, Kota Parepare mencatat 115.870 pemilih dan Kota Palopo sebanyak 132.425 pemilih.
Dari 24 kabupaten/kota, sebanyak 22 daerah mencatat penambahan jumlah pemilih. Adapun dua daerah mengalami penurunan, yakni Kabupaten Sinjai dan Kota Parepare.
Di Sinjai, jumlah pemilih turun dari 206.425 orang pada Triwulan II menjadi 205.852 orang pada Triwulan III, berkurang 573 pemilih atau 0,28 persen.
Parepare juga mengalami penurunan dari 116.225 menjadi 115.870 pemilih, atau berkurang 355 orang setara 0,31 persen.
Di antara daerah yang mengalami peningkatan, penambahan terbesar secara nominal terjadi di Kabupaten Gowa sebanyak 4.576 pemilih. Disusul Makassar 4.017 pemilih, Maros 3.293 pemilih, Bone 2.875 pemilih, dan Luwu Timur 2.509 pemilih.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sulawesi Selatan, Romy Harminto, meminta KPU kabupaten/kota menjaga kualitas pemutakhiran data dan menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu maupun masukan pemangku kepentingan.
Menurut Romy, setiap masukan perlu dicermati berdasarkan data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pleno juga tidak menjadi akhir proses pemutakhiran, melainkan bahan evaluasi untuk periode berikutnya.
“Setiap saran perbaikan dan masukan yang disampaikan oleh Bawaslu maupun stakeholder terkait perlu dicermati dan ditindaklanjuti. Sepanjang didukung data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut harus menjadi bahan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan PDPB pada triwulan berikutnya,” ujar Romy, Kamis (1/10/2026).
Ia menambahkan, data hasil Triwulan III tetap dapat dicermati kembali apabila terdapat data baru, saran perbaikan, atau perubahan status pemilih yang memenuhi ketentuan.
“PDPB merupakan proses yang berkelanjutan. Karena itu, data hasil Triwulan III ini tetap harus dicermati kembali. Apabila setelah pleno terdapat data baru, saran perbaikan, ataupun perubahan status pemilih yang memenuhi ketentuan, maka harus ditindaklanjuti sebagai bahan pemutakhiran pada Triwulan IV,” katanya.
KPU Sulsel bersama jajaran kabupaten/kota akan melanjutkan koordinasi, monitoring, dan supervisi untuk menjaga data pemilih tetap akurat dan mutakhir.
Pemutakhiran tersebut dilakukan dengan mencermati data kependudukan serta masukan dari Bawaslu, instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Hasil PDPB Triwulan III menjadi salah satu dasar pemutakhiran pada Triwulan IV 2026. KPU menyatakan proses tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga hak konstitusional warga negara agar dapat menggunakan hak pilih pada pemilu dan pemilihan berikutnya.
Komentar