Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Marjono, menyoroti anggaran minim di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel.
Hal tersebut disampaikan legislator Gerindra Sulsel ini, dalam rapat evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulsel mitra kerja Komisi B DPRD Sulsel, di ruang rapat Komisi, Kamis (30/1/2024)
Menurut Marjono, anggaran yang ada di DLHK Sulsel ini kelihatannya hanya habis dibelanja pegawai. Sementara anggaran yang berdampak kepada dinas kehutanan itu sangat minim.
Baca Juga :
- Cicu, Mizar, dan Heriwawan Hujan-hujan Terima Massa Aksi, Tunjukkan Komitmen Kawal Aspirasi Buruh
- Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi “Cicu” Temui Massa Aksi May Day, Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti
- Komisi III DPRD Parepare Adukan Kelangkaan Gas Melon, Muhammad Sadar Siap Fasilitasi dengan Pihak Terkait
“Saya kira teman di komisi B, ini perlu perhatian, dikarenakan kehutanan tidak masuk sebagai OPD mandatory spending dari pusat. Meskipun sebenarnya dampak yang ditumbulkan besar sekali, ketika OPD ini tidak bekerja maksimal,” kata Marjono.
Seperti, kata Marjono, kondisi yang terjadi di daerah pemilihan (Dapil) Sulsel 11 meliputi, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.
“Jadi Di dapil 11 itu pak kerusakan hutan telah menimbulkan dampak luar biasa. Bahkan kabupaten Luwu Utara masuk daerah termiskin di Sulsel, salah satu kontribusi terbesarnya adalah kerusakan hutan,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Hutan (DLHK) Sulsel, Andi Hasbi menuturkan, pihaknya telah berkoodinasi dengan beberapa perusahaan di Luwu Raya, untuk melakukan penghijauan.
Hal tersebut dilakukan, sebagai upayah mencegah terjadinya kondisi longsor dan banjir yang kerap kali terjadi di wilayah Luwu Raya.
“Kami meminta kepada perusahan-perusahaan yang ada di Luwu raya untuk memberi kontribusi dalam menjaga kehutanan,” jelas Hasbi.
Komentar