Pedoman Rakyat, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, membidangi Kesejahteraan masyarakat, kembali melaksanakan rapat kerja pembahasan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Kali ini, Komisi E rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Rezki Mulfiati Lutfi, di lantai 7, gedung DPRD Sulsel, Rabu (23/11/2021).
Pada kesempatan itu, Pelaksana tugas Kepala BPBD Sulsel, Muhammad Firda memaparkan terkait dengan anggaran yang dibutuhkan BPBD untuk 2022 mendatang.
Baca Juga :
Seperti, anggaran pelayanan informasi rawan bencana provinsi, kegiatan pelayanan pencegahan kearsipan terhadap bencana, kegiatan penyelenggaraan penyelamatan korban, anggaran logistik di BPBD.
Mendengara hal itu, Reski mempertanyakan terkait dengan pengadaan kendaraan prasarana untuk penanganan tanggap bencana di BPBD Sulsel.
Menghingat BPBD merupakan garda terdepan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam penanganan dan pencegahan bencana alam di Sulsel.
“Apakah di badan bencana ini ada kendaraan tanggap bencana?,” tanya legislatif fraksi NasDem DPRD Sulsel ini.
“Saya melihat sepertinya di RKA (Rencana Kerja Anggaran) tidak ada biaya pemeliharaan dan saya juga lihat ini ada pengadaan mobil,” tambah Rezki.
Menanggapi hal itu, Muhammad Firda mengakui bahwa di BPBD Sulsel masih membutuhkan kendaraan operasional yang efisien untuk pengantaran logistik ke Kabupaten Kota.
“Di BPBD sekarang ini alhamdulilalh punya kendara sudah maksimal. Cuman memang tim reaksi cepat membutuhkan kendaraan yang juga mobilitasnya tinggi dan juga selalu berpikir kendaraan yang efisien,” ujar Firda.
Menurutnya, di BPBD Sulsel sekarang ini ada mobil bantuan dari Jepang yang tidak signifikan dan boros bensin. Sehingga ada kendaraan tahun lalu yang solar sangat efisien dan sampai saat ini selalu digunakan.
“Kita masih minta bantuan kepusat mobil double cabin yang bisa kita gunakan, tahun ini kita juga minta untuk mobil pickup. Kenapa? Karena sekecil apapun bencana di kabupaten kota kami hadir, sehingga mobil kecil seperti pickup ini sangat kita butuhkan,” bebernya.
Ia juga mengungkapkan bahwa, untuk anggaran pengadaan kendaraan yang nilainya Rp200 juta dianggap sangat tanggung dan tidak efisien.
“Makanya anggarannya kendaraan Rp200 juta saya kira tanggung. Karena kita beli tahun lalu yang Rp400 juta itu sangat efisien sekali,” tutur Firda.
Komentar