Pedomanrakyat.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemerintah tidak perlu terlalu tunduk pada tekanan organisasi buruh dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP).
Pandangan itu sudah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Upah minimum kerja ya, itu kita rumuskan basisnya apa, berapa hak hidup layak. Dari situ saja kita berangkatnya. Jangan pula ada yang ngatur kita,” ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga :
“Masa saya (sampai) bilang Presiden, ‘Pak gimana kita mesti diatur sama organisasi buruh? Kita kan pikirkan (keadaan) pada dia, kalau dia hanya memikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah’,” ucapnya.
Luhut menekankan pentingnya keseimbangan dalam menentukan kebijakan upah.
“Jadi harus ada equilibrium-nya. Dan itu harus ada ketegasan kita semua, bahwa ini penting dan perlu kita jelaskan dengan angka-angka yang tepat,” katanya.
Ia menuturkan DEN bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menyusun formula baru penetapan upah. Rumusan itu telah disampaikan kepada Presiden dan diterima.
Namun Luhut kembali mengingatkan agar Presiden tidak terpengaruh tekanan berbagai kelompok.
“Saya bilang Presiden, ‘Pak Presiden mohon maaf, mohon Bapak juga jangan mau dipaksa untuk (menurut) sana-sini’,” ujarnya.
“Dia bilang enggak, walaupun saya (ingatkan), enggak, enggak,” tambahnya.
Komentar