Pedoman Rakyat, Jakarta – Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) kemarin. KLB Demokrat memutuskan mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum menggantikan AHY. Yang langsung direspon AHY, meminta sikap tegas pemerintah. Respon Mahfud MD soal KLB Demokrat itu seperti ini.
Ia mengatakan, KLB Demokrat tersebut tidak bisa dilarang. Karena menghormati indendensi partai politik. “Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karen menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya,” respon Mahfud, seperti disampaikannya lewat twitter @mohmahfudmd, Sabtu (6/3/2021).
Pemerintah, lanjut Mahfud MD, baru bisa ambil sikap soal KLB Demokrat itu jika sudah didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Disitu nanti pemerintah akan meneliti keabsahan hasil KLB Demokrat.
Baca Juga :
“Kasus KLB Demokrat baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilan lah pemutusnya. Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD,” lanjutnya.
“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2002) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).”
“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol.”
Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” demikian Mahfud.
Komentar