Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah jika ada yang menyebut bahwa ia salah satu yang menggaungkan terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Menurut Tito, dalam konteks tersebut, ia hanya mengungkapkan opininya terkait dampak baik dan buruknya dari Pilkada langsung.
“Saya tidak pernah menggaungkan itu (wacana Pilkada dipilih oleh DPRD), cuma ada wacana, ada beberapa dampak negatif dari pilkada ini bagus, ini demokrasi, memberi kesempatan semua pihak untuk menjadi pemimpin tapi kita juga melihat ada potensi negatifnya,” ujar Tito kepada sejumlah wartawan seusai mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang, Jumat (21/10/2022).
Baca Juga :
Menurut Tito, dampak negatif dari Pilkada Langsung seperti tingginya biaya politik adalah merupakan fakta. Hal itu bahkan telah diketahui oleh publik.
“Semua tahulah, kalau sudah mau kontestasi pasti keluar biaya, biaya yang sangat tinggi paling tidak yang legal saja untuk kampanye, tim sukses itu semua perlu biaya,” katanya.
Terkait hal itu, Tito pun mempertanyakan, apakah gaji dari seorang kepala daerah terpilih dapat menutupi biaya politik yang telah dikeluarkannya.
Hal itulah, kata Tito, salah satu dampak negatif dari Pilkada Langsung yang menjadi pemicu bagi para kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Apakah kemudian teman-teman yang terpilih (jadi kepala daerah), mereka dengan gaji yang ada, bisa nutupin biaya politik, lalu tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi, ini salah satu dampak negatifnya,” katanya.
Walau begitu, Tito kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan Pilkada harus kembali dipilih oleh DPRD.
Komentar